• Minggu, 21 Desember 2025

Tuntutan Minus Makzulkan Gibran, IRESS: Pesan Geng Solo Bisa 'Sahronikan' DPR

Photo Author
- Jumat, 19 September 2025 | 20:06 WIB
Direktur IRESS, Marwan Batubara. (KONTEKS.CO.ID/Ist)
Direktur IRESS, Marwan Batubara. (KONTEKS.CO.ID/Ist)
KONTEKS.CO.ID – Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mensinyalir sejumlah tuntutan terhadap DPR merupakan upaya geng Solo untuk menghambat proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
 
"Nah,  konon di balik itu, supaya untuk menghambat proses pemakzulan Gibran," kata Marwan dalam siniar Realita Tv dikutip pada Jumat, 19 September 2025.
 
Ia menyampaikan, munculnya tuntutan rakyat 17 plus 8 minus adili Joko Widodo (Jokowi) dan makzulkan Gibran kian menguatkan kecurigaan siapa yang bermain di baliknya.
 
 
"Itu bisa dilihat pada fenomena bagaimana demo itu mengarah, tiba-tiba kok bisa seperti itu. Lalu kok menggugat DPR, bukan sesuatu yang prioritas," katanya.
 
Sedangkan tuntutan sebelumnya, khususnya dari Forum Purnawirawan TNI, dari delapan tuntutannya, salah satunya jelas mendesak agar makzulkan Gibran karena proses pencawapresannya  melanggar hukum.
 
"Itu yang penting, misalnya adalah pemakzulan Gibran itu nomor 8," ujarnya.
 
Selanjutnya, me-reshuffle menteri yang melakukan tindak pidana korupsi serta membela kepentingan Jokowi.
 
 
"Menteri-menteri titipan tadi itu yang lebih mendesak. Tapi kok itu tidak ada gitu [di 17 plus 8]. Kok bisa beralih ke 17 plus 8 sementara yang esensial itu seolah-olah jadi tidak menjadi arus besar tuntutan dari demo," ucapnya.
 
Marwan mengaku heran karena terjadi pembelokan isu. "Kok beralih ke sana? Karena itulah saya menganggap ini memang ada rekayasa dari geng Solo untuk tetap bertahan sekaligus shock therapy," ucapnya.
 
Marwan juga menilai tuntutan terhadap DPR juga merupakan pesan atau teror agar DPR tidak melakukan proses pemakzulan Gibran.
 
 
Ia sependapat bahwa kalau DPR macam-macam bisa di-Sahroni-kan. Ia mengingatkan, DPR harus berani melawan dan perhatikan aspirasi rakyat.
 
DPR jangan mengakomodir tuntutan pihak yang menunggangi demonstrasi, tetapi lupa dengan hal esensial.
 
"Bagi kita saat ini, yaitu tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Gibran, lalu ganti yang namanya Kapolri," katanya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Setiawan Konteks

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X