KPK Buru Juru Simpan Uang di Kasus Korupsi Kuota Haji, Ungkap Dugaan Aliran Dana Rp1 Triliun

KONTEKS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memburu sosok misterius yang diduga menjadi juru simpan uang dalam perkara korupsi kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag).

Keberadaan orang ini diyakini menjadi kunci untuk mengurai aliran dana jumbo yang disebut mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap pihaknya masih menelusuri pergerakan uang tersebut.

“Kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa, karena kami yakin benar ada juru simpannya, artinya berkumpul di situ,” ujar Asep kepada wartawan yang dilansir Jumat, 19 September 2025.

Baca Juga: Kabar Duka! Istri Soekarno, Yurike Sanger Wafat di AS, Sang Putra Akan Pulangkan Jenazah ke Jakarta

Alasan KPK Belum Umumkan Tersangka

KPK menegaskan proses pencarian juru simpan uang inilah yang membuat pengumuman tersangka kasus kuota haji belum bisa dilakukan.

Menurut Asep, dugaan pengumpulan uang tidak hanya berhenti di pimpinan lembaga, tetapi melibatkan pihak lain yang menyimpannya.

“Kalau nanti sudah diketahui bahwa uang-uang ini mengumpul pada seseorang, itu akan memudahkan bagi kami penyidik untuk melakukan tracing,” kata Asep.

Baca Juga: Kabar Duka! Istri Soekarno, Yurike Sanger Wafat di AS, Sang Putra Akan Pulangkan Jenazah ke Jakarta

Peran PPATK dan Penelusuran Aliran Dana

Untuk mempercepat identifikasi, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini diharapkan bisa membongkar aliran uang yang rumit.

“Misalkan uangnya ada pada Mr. X. Kemudian Mr. X ini representasi dari siapa? Lalu digunakan di mana saja? Kita bisa mengecek. Misalnya kalau pakai kartu kredit ada rekam jejaknya, atau ambil uang di ATM itu ada record-nya,” jelas Asep.

Travel Haji Diduga Terlibat

Sebelumnya, KPK menyebut ada dugaan lobi dari asosiasi travel haji kepada Kemenag agar mendapat kuota haji khusus lebih banyak.

Setidaknya lebih dari 100 travel haji dan umrah disebut ikut terlibat. Namun, KPK belum merinci nama-nama travel tersebut.