Dengan demikian, pelibatan TNI dalam urusan ini adalah sebuah penyimpangan dari fungsi dan tugas pokok TNI.
Baca Juga: Suku Bunga 4,75 Persen, Analis Baca Strategi Berani BI
Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan
Koalisi juga menyoroti peran Menhan Sjafrie yang seharusnya fokus pada penguatan alutsista dan kapasitas pertahanan, bukan menarik TNI ke dalam persoalan politik dan keamanan dalam negeri.
Untuk itu, mereka mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan koreksi atas kebijakan kontroversial ini.
“Presiden harus melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan tersebut,” tegas Ardi.
Baca Juga: Ratu Tisha dan 3 Nama Mulai Panaskan Bursa Ketum PSSI
Sikap diam Presiden, menurut koalisi, dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan atau keterlibatan dalam kekeliruan yang dilakukan oleh menterinya.
Koalisi Masyarakat Sipil pun menyerukan tuntutan agar TNI kembali ke barak dan agenda reformasi TNI kembali menjadi prioritas, memastikan militer tidak lagi ditarik-tarik untuk mengurusi persoalan di luar kewenangannya. ***
Artikel Terkait
Menhan Sjafri Libatkan TNI Jaga DPR, Koalisi Masyarakat Sipil: Itu Langgar Konstitusi!
Mengapa TNI Masih Jaga DPR? Sjafrie Sjamsoeddin Beberkan Alasannya
Hindari Gedung DPR dan Monas, Kapolres Jakpus Turunkan 6.118 Personel Gabungan Amankan Aksi Ojol Demo 17 September 2025
Aksi Demo Ojol di DPR Sepi Peserta, 'Garda' Tetap Suarakan 5 Tuntutan Utama