INDEF Bongkar Akar Masalah Demo Rusuh Agustus 2025, Kesenjangan hingga Sulitnya Lapangan Kerja

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap aktor di balik kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu.

Hal itu terlontar saat Presiden berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan, masyarakat pada umumnya setuju kasus yang menelan korban jiwa tersebut tidak "dikubur" begitu saja karena akan menjadi luka tambahan bagi bangsa, yang sedang bertumbuh untuk semakin matang dan dewasa.

Baca Juga: 64 Anak Jadi Tersangka Demo Ricuh Jatim, Emil Dardak Minta Fokus Membina Bukan Menghukum

"Harapan tokoh-tokoh bangsa yang hadir bertemu Presiden tentu mengharapkan kesungguhan Presiden untuk menyerap aspirasi rakyatnya dan memimpin negeri ini ke arah lebih baik. Tidak tergelincir ke praktik tidak sungguh-sungguh dan omon-omom belaka," ujar Eko dalam siaran persnya, Sabtu, 13 September 2025.

Ia menjelaskan, INDEF melalui Machine Learning AI di bawah Pusat Pengembangan Big Data Continuum mengumpulkan ratusan ribu percakapan para netizen untuk memotret apa, yang dirasakan publik terhadap kasus tersebut.

Masyarakat berharap agar tanggung jawab masalah ini ada di pimpinan tertinggi yakni Presiden, Kapolri dan Wapres.

"Karena itu, Indef berada dalam posisi mendukung agar Tim Independen pencari fakta kasus tersebut agar terbuka bagi publik. Yang bersalah diberi hukuman yang adil," paparnya.

INDEF kata Eko, memandang terdapat sejumlah poin yang menjadi akar masalah demo, di antaranya kesejahteraan yang semakin jomplang antara masyarakat dengan pejabat negara, beban masyarakat yang meningkat, melemahnya daya beli masyarakat dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Mahfud MD: Demo 30–31 Agustus 2025 Berawal Organik, Lalu Ditunggangi Kelompok Terlatih

"Lima tahun bagi DPR cukup untuk mengumpulkan miliaran rupiah. Namun bagi seorang pekerja dengan gaji UMP, 5 tahun hanya menghasilkan secuil dari jumlah itu. Untuk menyamai satu periode DPR, mereka harus mengorbankan hampir satu abad hidupnya," bebernya.

Ambil contoh seorang anggota DPR menerima total gaji dan tunjangan sekitar Rp65,6 juta per bulan. Angka tersebut anjut Eko, jauh melampaui indikator kesejahteraan masyarakat.