Ubedilah Badrun: Komunikasi Publik Menkeu Purbaya Buruk dan Arogan

Atas pernyataan kontroversial itu, Ubedilah menyarankan agar Menkeu Purbaya segera mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf.

“Karena itu sebaiknya Menkeu Purbaya segera minta maaf telah melukai sebagian besar rakyat Indonesia yang saat ini sedang susah hidupnya. Selain itu penting untuk perbaiki secara serius gaya komunikasinya maupun substansinya,” ujarnya.

Purbaya Yudhi Sadewa langsung meminta maaf atas gaya komunikasinya yang dinilai belum tepat usai resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Rupiah Terjun Bebas Rp16.495 Usai Sri Mulyani Dicopot, Pasar Belum Tenang Hadapi Menkeu Baru

Ia mengakui masih terbawa gaya lama ketika memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menyebut dirinya seperti “menteri kagetan”.

"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi," ujar Purbaya saat konferensi pers usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, September 2025.

Purbaya menuturkan, saat memimpin LPS, ucapannya jarang menjadi sorotan publik. Namun, kini setiap pernyataan sebagai Menkeu langsung mendapat perhatian luas.

Baca Juga: Dicopot dari Kursi Menteri Koperasi, Budi Arie Langsung Unfollow Instagram Presiden Prabowo, Warganet: Sesakit Itu Kah Pakbud?

"Waktu di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di (Kementerian) Keuangan beda, Bu. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini," katanya.

Atas hal itu, Purbaya menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ke depan.

"Jadi, saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," ucapnya.

Baca Juga: Terjawab Sudah! Sule Beberkan Penyakit Asli yang Bikin Publik Heboh

Seperti diketahui, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul setelah rangkaian demonstrasi besar di berbagai daerah pada Agustus 2025. Pemicu utamanya adalah protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan yang dinilai buruk dalam merespons kritik publik.***