“Paling banyak di Kementerian Agama. Kalau yang DPR ada informasi, tapi saya belum valid karena belum ada fotonya,” ucapnya.
Kasus ini pun menambah panjang daftar sorotan publik terhadap pengelolaan haji di Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada KPK untuk menindaklanjuti data yang telah diserahkan Boyamin.***
Artikel Terkait
KPK Langsung Naikkan Kasus Korupsi Haji ke Penyidikan Usai Periksa Yaqut
KPK Cegah Yaqut ke Luar Negeri Terkait Korupsi Haji
KPK Temukan Dugaan Penghilangan Barang Bukti Saat Geledah Travel Maktour dalam Kasus Korupsi Haji