Melalui pembatalan tunjangan rumah dinas itu, harap Misbah, pemerintah pusat bisa mengalihkan anggaran untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat miskin dan rentan. Semisal anak, lansia, penyandang disabilitas serta masyarakat adat.
Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Dua Strategi Baru Jaga Stabilitas Fiskal untuk Kurangi Utang dan Perkuat APBN 2026
Misbah mengajak pemerintah mempercepat program pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Program ini terbilang lambat bahkan mandeg.
Selain itu, dia berharap anggarannya dapat dialihkan untuk mendukung kinerja Dewan pada aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan menggunakan platform digital (AI). ***
Artikel Terkait
Wapres Gibran Sambangi Rumah Try Sutrisno, Sebut Silaturahmi dan Antar Undangan HUT RI
Keterlibatan UMKM dalam Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Merdeka untuk Semua
Puan Maharani Bantah Gaji Anggota DPR RI Naik Rp3 Juta Per Hari, Singgung Uang Konpensasi Rumah Jabatan
Gaji DPR Disebut Rp3 Juta Sehari, Puan Maharani Buka Suara Soal Kompensasi Rumah
Gaji DPR Stagnan 15 Tahun, Tunjangan Beras Naik Jadi Rp12 Juta dan Rumah Rp50 Juta per Bulan