Eks Intelijen Negara Ungkap Rahasia di Balik Penugasan Gibran ke Papua: Bayangan Jokowi dan Strategi Prabowo Jauhkan dari Isu Pemakzulan

KONTEKS.CO.ID - Penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua belakangan ini menjadi sorotan tajam, memicu berbagai spekulasi dan intrik politik di kalangan pengamat.

Di balik penugasan yang sekilas terlihat rutin ini, terkuak dugaan kuat adanya strategi politik dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saling terkait.

Sri Radjasa Sasandra, seorang mantan intelijen mengungkapkan. penugasan Gibran ke Papua bisa jadi merupakan upaya Jokowi untuk menjauhkan anaknya itu dari isu pemakzulan yang belakangan santer beredar.

Baca Juga: 10 Merek Beras Diduga Nakal, Waspadai Ciri-Ciri Beras Oplosan: Ini Tips Memilih Beras Asli

Namun, ada pula analisis lain menunjukkan kemungkinan bahwa Gibran sengaja dijauhkan dari pengaruh orang-orang Jokowi.

"interpretasi satu ya kan, presiden ingin menjauhkan Gibran dari isu dari tekanan pemakzulan. Kedua ada juga interpretasi yang menyatakan bahwa Gibran dijauhkan dari orang-orangnya Jokowi," ujar Sri Radjasa Sasandra dalam wawancara di Podcast Forum Keadilan TV mengutip Rabu, 16 Juli 2025. 

Menariknya, penugasan Wakil Presiden untuk Papua bukanlah hal baru dan pernah diemban oleh Ma'ruf Amin.

Namun, respons cepat dari tiga menteri yang menyatakan Gibran tidak perlu berkantor di sana justru menambah misteri.

Sasandra juga menyoroti kunjungan Jokowi ke Brisbane pada Agustus 2014, menjelang pemilihan presiden.

Saat itu, Jokowi disebut menemui Profesor Damins Kingsbury, seorang pakar disintegrasi dan penasihat internasional untuk gerakan separatis di Indonesia.

Baca Juga: Jejak Legenda Tentara Bayaran Bob Denard : 'Si Dogs of War' Pembunuh 4 Presiden di Afrika, Pengguling Belasan Rezim

Dugaan kuat menyebutkan bahwa Jokowi membawa dokumen referendum Papua Barat dalam pertemuan tersebut, yang dianggap sebagai indikasi "pengkhianatan".

"Apa misi Jokowi ke sana? Yaitu membawa dokumen referendum Papua Barat. Ini bahaya. Ini Indikasinya kepada pengkhianatan," ujarnya seraya menegaskan ada dokumen suara terkait hal itu.

Setelah 2014, aksi bersenjata gerakan separatis di Papua memang menunjukkan peningkatan signifikan.