KONTEKS.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengambil langkah cepat dan tegas menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Operasi tangkap tangan dilakukan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis malam, 26 Juni 2025.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2025, Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur di kementeriannya, mulai dari pejabat eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Baca Juga: Lagi Viral! Ini 5 Tempat Wisata Alam di Selo Boyolali yang Bikin Mager Pulang
“Menanggapi OTT KPK ini, mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden RI, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU dari mulai eselon 1 sampai PPK,” ujar Menteri Dody.
Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.
“Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan,” katanya.
Lebih lanjut, Dody mengingatkan pentingnya integritas dan kesadaran spiritual dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.
“Saya sudah menginfokan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati semua penyelenggara negara,” tegas Dody.
Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Seperti diketahui, KPK sebelumnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.
Penetapan dilakukan setelah KPK menggelar OTT pada Kamis malam yang kemudian diungkap ke publik keesokan harinya.
Artikel Terkait
KPK Bawa Empat Orang yang Terjaring OTT di Mandailing Natal ke Jakarta
OTT Mandailing Natal, KPK Ungkap Enam Tersangka ASN dan Pihak Swasta Siang Ini
OTT KPK di Mandailing Natal, Soal Proyek PUPR dan Satker PJN Sumut
Bobby Nasution Bakal Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi PUPR Sumut Senilai Rp232 M?
KPK Tahan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan