Menteri Kebudayaan Butuh Rp9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Nasional

KONTEKS.CO.ID - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa kementeriannya memerlukan dana sekitar Rp9 miliar untuk mendukung proyek penulisan ulang sejarah nasional.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR yang membahas sejumlah program kerja serta isu-isu aktual.

“Kalau tidak keliru, anggarannya sekitar Rp9 miliar. Kita harap bisa terlaksana. Nantinya kita akan berkoordinasi agar masyarakat memahami dan tidak melupakan sejarah bangsa,” ungkap Fadli di kompleks parlemen, Senin, 26 Mei 2025.

Ia juga menuturkan hasil penulisan sejarah tersebut akan dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran di sekolah.

Maka, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat proses penyusunan yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Baca Juga: Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Tolak Rencana Penulisan Ulang Sejarah, Sebut Bukan Milik Pemerintah

Baca Juga: Revisi Sejarah: Indonesia Dijajah Belanda Bukan 350 Tahun, Tapi 37 Tahun

“Kita ingin mata pelajaran sejarah menjadi wajib kembali. Di Amerika, misalnya, hampir di semua jenjang pendidikan ada pelajaran sejarah nasional mereka, yaitu US History,” tambahnya.

Fadli menekankan revisi penulisan sejarah diperlukan karena adanya berbagai alasan, termasuk perlunya menghapus pengaruh sudut pandang kolonial.

Baca Juga: Harry Truman Simanjuntak Putuskan Mundur dari Tim Penulis Sejarah Indonesia: Harus Ditulis Berdasarkan Fakta

Saat ini, Kementerian Kebudayaan juga tengah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait mengenai sejumlah judul yang akan dimasukkan dalam buku sejarah baru tersebut.

“Kita ingin menegaskan narasi yang berpusat pada Indonesia, apalagi sekarang kita memasuki 80 tahun kemerdekaan," kata Menteri Kebudayaan.

"Sudah saatnya kita membebaskan sejarah kita dari bias kolonial dan menampilkan pandangan yang benar-benar mencerminkan jati diri bangsa,” ujarnya.***