Ketua DPR Minta Pemerintah Bubarkan Ormas yang Meresahkan

KONTEKS.CO.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

“Kami mendesak pemerintah agar menindak secara tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi jika keberadaannya meresahkan masyarakat,” ujar Puan, Minggu kemarin.

Ia juga menekankan agar pemerintah segera membubarkan ormas yang berperilaku seperti preman dan menimbulkan keresahan publik.

“Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan ormas-ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme,” lanjut Puan.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Tangkap 17 Anggota Ormas GRIB Terkait Dugaan Pendudukan Lahan Milik BMKG di Tangsel

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menanggapi kasus pendudukan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten, oleh ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Lahan tersebut diketahui digunakan tanpa izin oleh pihak ormas.

“Kalau memang ada unsur premanismenya, jangan ragu untuk segera dibubarkan. Negara tidak boleh tunduk pada tindakan seperti itu,” tegasnya.

Ia juga mengimbau aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus pendudukan lahan milik negara tersebut.

Sebelumnya, BMKG telah melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, yang berisi permintaan pengamanan atas tanah seluas 127.780 meter persegi milik negara.

Baca Juga: Empat Ormas di Jakarta Tegas Tolak Premanisme, Dukung Iklim Usaha yang Kondusif

Lahan yang dimaksud berada di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Menurut Plt Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, gangguan terhadap lahan itu telah berlangsung selama hampir dua tahun dan menghambat pembangunan Gedung Arsip BMKG.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Polda Metro Jaya pada Sabtu (24/5/2025) melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang diduga milik GRIB Jaya di lokasi tersebut.