Iapun mengajak semua pihak untuk mengutamakan dialog dan transparansi.
DPR akan mengundang Kementerian Perhubungan serta para penyedia aplikasi untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi secara langsung.
Dengan begitu kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada kondisi lapangan dan kebutuhan nyata.
"Dengan keterbukaan dan pengawasan yang ketat, diharapkan hubungan aplikator dan mitra dapat menjadi lebih sehat dan profesional, yang akhirnya berdampak positif bagi kualitas layanan dan kesejahteraan pengemudi," katanya.
Pentingnya hubungan adil ini tidak hanya berdampak pada para pengemudi dan aplikator, tetapi juga pada konsumen yang mengandalkan layanan transportasi online sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari.
Baca Juga: Ojol Desak Revisi Potongan Aplikasi, Ancam Gelar Aksi Lebih Besar dan Bikin Rugi Aplikator
Hubungan yang harmonis dan berimbang akan menjaga keberlangsungan layanan yang efisien dan terpercaya.
Dengan momentum pembahasan RUU Transportasi Online, harapan besar ditujukan pada hadirnya regulasi yang tidak hanya mengatur teknis, tapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem transportasi daring Indonesia.***
Artikel Terkait
Grab Indonesia Hormati Aksi Demo Ojol 20 Mei, Siapkan Mitigasi Gangguan Layanan
Driver Gojek: Insentif Cuma Rp100 Ribu, Syaratnya Berat