• Minggu, 21 Desember 2025

Janji Bakal Gaji Rp10 Juta per KK, Dedi Mulyadi Tuai Respons Beragam, Rano Karno Bilang Begini...

Photo Author
- Senin, 12 Mei 2025 | 18:15 WIB
Dedi Mulyadi janji beri Rp10 juta/bulan per KK jika pimpin Jakarta (Foto: instagram/@dedimulyadi71)
Dedi Mulyadi janji beri Rp10 juta/bulan per KK jika pimpin Jakarta (Foto: instagram/@dedimulyadi71)

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memunculkan perhatian publik setelah menyampaikan janji akan memberikan Rp10 juta per bulan kepada setiap kepala keluarga (KK) jika terpilih sebagai pemimpin di Jakarta.

Pernyataan tersebut menuai sorotan luas, termasuk dari sejumlah pejabat Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memilih tidak menanggapi secara langsung pernyataan tersebut.

Baca Juga: Sejarah Macao Po, Pelopor Lokalisasi di Jakarta: Perempuan Sipit Didatangkan dari Makau China, Pelanggannya Pejabat Belanda dan Taipan

Ia meminta media menanyakan maksud dan rincian janji tersebut langsung kepada Dedi.

“Ente tanya die ya,” ujar Rano singkat seusai menghadiri acara peringatan Trisuci Waisak di Jakarta Barat pada Senin, 12 Mei 2025.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, menanggapi janji Dedi Mulyadi dengan lebih terbuka.

Menurutnya, Dedi memiliki semangat yang sama dengan Gubernur Jakarta saat ini dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

Chico menilai niat Dedi patut diapresiasi meski ia menganggap ada kekeliruan dalam perhitungan anggaran.

Baca Juga: Ronald Loblobly Bakal Laporkan Pemilik Sugar Group Gunawan Yusuf, Ny Lee, Ketua MA Sunarto ke KPK

Jika setiap KK diberi Rp10 juta per bulan dan asumsi jumlah KK di Jakarta sebanyak dua juta, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp240 triliun per tahun.

Padahal, APBD DKI Jakarta tahun 2025 hanya sekitar Rp91,34 triliun.

“Beliau mungkin terlalu semangat sampai salah hitung. Tapi niatnya baik, sama seperti Mas Pram yang juga ingin menyejahterakan rakyat,” ucap Chico.

Pernyataan Dedi Mulyadi pun memicu diskusi publik soal realistis tidaknya program populis dalam konteks fiskal daerah, terutama di kota besar seperti Jakarta.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rat Nugra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X