“Jika Papua dianggap beban, padahal faktanya kami adalah kontributor utama PNBP nasional, maka kita patut bertanya: untuk siapa sesungguhnya Indonesia ini dibangun? Jika pemerintah pusat tidak mampu membiayai pembangunan Papua secara adil, katakanlah dengan jujur!” pinta Eka.
Baca Juga: Cair Juni 2025! Gaji ke-13 PNS dan ASN Resmi Diumumkan, Ini Rincian Lengkapnya
Eka menekankan bahwa masyarakat Papua tidak menuntut perlakuan istimewa, tetapi meminta haknya secara adil. Ia mendesak agar pemerintah pusat segera membuka secara publik data kontribusi nominal PNBP Freeport dan DBH Papua.
Caranya dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan fiskal, dan memastikan pencairan dana yang adil, tepat waktu, serta proporsional.
“Keadilan fiskal bukan sekadar perhitungan angka-angka. Ia adalah perwujudan dari pengakuan terhadap hak konstitusional daerah, kedaulatan sumber daya, dan legitimasi pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Pembangunan Papua bukan hanya soal Papua—ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Eka.***
Artikel Terkait
Freeport Setorkan Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih Rp3,35 Triliun ke Pemerintah Papua Tengah
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus PT Freeport Indonesia Hampir Final
Saham RI di Freeport Naik Jadi 61%, Jokowi: Pengambilalihannya Bukan dengan Kekuatan
Warga Papua Memperingati 62 Tahun Integrasi ke Indonesia
AS Keluarkan Travel Warning ke Indonesia, Terutama Papua: Potensi Terorisme dan Bencana Alam