KONTEKS.CO.ID - Pemerintah akhirnya menyetujui program sarapan pagi gratis yang sebelumnya sempat dilarang saat sudah siap dijalankan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Sebelumnya pemerintah pusat tetap menghendaki program makan bergizi gratis. Karena itu, program Pemprov Jakarta harus dibatalkan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat akan sepenuhnya mematuhi keputusan pemerintah.
Tapi belakangan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.
Baca Juga: Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi, 5 Korban Meninggal dan 4 Orang Masih Hilang
Dadan Hindayana membantah pemerintah pusat meminta Pemprov Jakarta menghentikan program sarapan bergizi gratis.
Katanya, program Makan Begizi Gratis (MBG) tetap bisa dilaksanakan bersama dengan program sarapan bergizi gratis dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Sarapan gratis diharapkan bisa lebih bermanfaat bila menyasar siswa SMP dan SMA. Badan Gizi Nasional justru akan bersinergi dengan Pemprov Jakarta
"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan pada Minggu, 9 Maret 2024.
Baca Juga: Warga Bandung Perlu Tahu, Korlantas Polri Buka Tol Japek Selatan saat Arus Mudik Lebaran 2025
Dadan menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
Program Sarapan Bergizi Gratis Sudah Dibatalkan
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan program sarapan bergizi gratis batal dilaksanakan karena pemerintah pusat tetap menghendaki program makan bergizi gratis.
Pramono menyampaikan, program sarapan pagi bergizi gratis yang disiapkan saat kampanye Pilkada 2024 terpaksa harus dibatalkan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat akan sepenuhnya mematuhi keputusan pemerintah.
Baca Juga: BMKG Sebut Bakal Hujan Lebat pada 9 hingga 11 Maret 2025 di Wilayah Ini, Warga Wajib Waspada Banjir
