KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menyoroti dua masalah besar yang menghambat roda ekonomi nasional: dana pemerintah daerah yang mengendap dan seretnya serapan anggaran program rumah subsidi.
Dua hal ini, kata Purbaya, jadi cermin bagaimana uang negara belum bekerja optimal untuk rakyat.
Dana Pemda Mengendap Rp215 Triliun, Ekonomi Daerah Seret
Baca Juga: Bruno Fernandes: Tekanan Fans Liverpool Justru Bikin MU Menang di Anfield!
Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 20 Oktober 2025, Purbaya menanggapi laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengungkap masih banyaknya dana Pemda mengendap di bank.
Tito menyebut, total simpanan kas Pemda mencapai Rp215 triliun. Rinciannya: Rp64 triliun di provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota.
Bahkan, DKI Jakarta mencatat saldo tertinggi, lebih dari Rp19 triliun.
Baca Juga: Reaksi Shi Yu Qi Usai Kalah dari Jonatan Christie, Final Denmark Open 2025
Purbaya menilai, kondisi ini menandakan perputaran uang di daerah tersendat.
Padahal, belanja pemerintah daerah seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi lokal.
“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Purbaya dalam rapat tersebut.
Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Rupiah Melemah Lagi! Nilai Tukar Hari Ini Tembus Rp16.600 per Dolar AS, Pasar Mulai Waspada
Belanja modal anjlok lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa juga ikut turun 10,5 persen.
Akibatnya, geliat ekonomi daerah ikut melambat.