KONTEKS.CO.ID - Pengamat ekonomi Yanuar Rizky memberikan peringatan serius mengenai potensi krisis fiskal yang dihadapi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, prioritas utama pemerintah dalam tiga tahun ke depan (2025-2027) seharusnya bukan mengejar target pertumbuhan ambisius, melainkan fokus untuk memastikan negara tidak gagal bayar utang (default).
"Fokus utama pemerintah menurut saya ya, jangan gagal bayar. Di 2025, 2026, 2027. Kalau 3 tahun ini kita lewati dengan baik, baru deh kita bisa ngomongin tentang pertumbuhan," ujar Yanuar dalam video yang tayang di kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Sabtu, 27 September 2025.
Baca Juga: Prediksi Cuaca BMKG: Hujan Petir Bayangi Jabodetabek pada Siang dan Sore Hari
Peringatan ini didasari oleh postur APBN 2026 yang menunjukkan adanya beban fiskal yang sangat berat.
Ia merinci, pemerintah dihadapkan pada pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun dan bunga utang sekitar Rp550 triliun, sehingga total kebutuhan dana terkait utang saja sudah mencapai sekitar Rp1.400 triliun.
Di saat yang sama, pemerintah justru menambah utang neto baru sebesar Rp863 triliun untuk menambal defisit.
Baca Juga: 3 Dosa Sistemik Polri Menurut Reza Indragiri, Jauh Lebih Gawat dari Brutalitas!
Rasio Pajak Stagnan Jadi Sinyal Bahaya
Kondisi ini diperparah oleh rasio pajak (tax ratio) yang stagnan di level 11-12% PDB. Menurut lembaga internasional seperti OECD, meskipun rasio utang Indonesia terhadap PDB relatif rendah, namun tax ratio yang tidak kunjung naik menjadi sinyal bahaya.
Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan negara untuk menghasilkan pendapatan tidak sebanding dengan beban utangnya, sehingga utang yang ditarik menjadi tidak produktif.
Yanuar khawatir, jika pemerintah terlalu memaksakan kebijakan belanja besar-besaran yang didanai utang di tengah tekanan fiskal saat ini, risiko kegagalan akan semakin besar.
Baca Juga: Tragis! Remaja Cantik Tewas Usai Implan Payudara, Sang Ayah Bongkar Fakta Mengejutkan
Ia menekankan bahwa dampak dari kegagalan membayar utang negara akan jauh lebih katastrofik dibandingkan krisis perbankan biasa, karena akan menghancurkan seluruh sistem keuangan yang kini bertumpu pada surat utang negara.***