Kedua, program pengelolaan penerimaan negara yang mencakup layanan National Logistic Ecosystem (NLE) di 53 pelabuhan laut dan tujuh bandara, implementasi joint program penerimaan dengan realisasi Rp2,62 triliun, serta reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan rasio perpajakan menjadi 12,70 persen.
Lalu ketiga, program pengelolaan belanja negara yang meliputi pendampingan untuk 2.014 BUMDes dan BUMDesma serta komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk percepatan pembangunan wilayah tertentu.
Baca Juga: Baru Bocor! WhatsApp Siapkan Fitur Quick Recap yang Bikin Chat Jadi Ringkas, Amankah?
Kemudian keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko.
Program ini fokus pada penanganan, penyelesaian dan pemulihan hak tagih 1.035 aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Di sisi lain, Sri Mulyani juga melaporkan bahwa kinerja keuangan 2024 menunjukkan pertumbuhan positif.
Pendapatan operasional Kemenkeu, tambahnya, tumbuh 2,87 persen mencapai Rp2.162,5 triliun, yang menghasilkan surplus sebesar 1,87 persen.***