KONTEKS.CO.ID - Proyek ambisius Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini berada dalam sorotan tajam.
Pasalnya, proyek ini didanai dari utang luar negeri sebesar Rp6,49 triliun yang berasal dari dua institusi keuangan asal Spanyol, yakni Instituto de Credito Official (ICO) dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik keras keputusan pemerintah mengambil pinjaman tersebut.
Baca Juga: Pemasok Terbesar, Impor Batu Baru Indonesia ke China Kini Turun Jadi 17,96 Juta Ton
Ia menilai langkah ini tak hanya menambah beban utang negara, tetapi juga menunjukkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap pihak asing.
“Sebaiknya program seperti ini diambil dari anggaran yang tersedia. Walau belum optimal, paling tidak kita tidak menambah utang,” ujar Firman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 April 2025.
Skema Pinjaman: Utang Rp6,49 Triliun dari Spanyol
Tempo memperoleh salinan surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan tertanggal 24 Maret 2025.
Dalam surat itu, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia menandatangani dua credit agreement yaitu 150,8 juta euro dari ICO Spanyol, setara dengan Rp2,9 triliun, dan 189 juta euro dari BBVA Spanyol, setara dengan Rp3,6 triliun.
Jika ditotal, pinjaman untuk proyek MFISS mencapai Rp6,5 triliun, menjadikan proyek ini salah satu investasi strategis berbasis utang terbesar dalam sektor kelautan dalam satu dekade terakhir.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membenarkan keberadaan dan nominal pinjaman tersebut.
Baca Juga: Preview Manchester United Vs Wolverhampton: Setan Merah Siap Balas Kekalahan
“Benar (meminjam dari pemerintah Spanyol),” ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu, 16 April 2025.
Proyek Strategis atau Pengalihan Prioritas?
Firman menyoroti bahwa kapasitas anggaran pemerintah saat ini tengah terbatas karena penerapan sistem unified budget.