“Tidak semua harga yang naik itu masuk hitungan sebagai IHK, nah ini yang lebih dikhawatirkan,” ujar Anthony.
“Kemudian akan terjadi pembulatan-pembulatan dan daya beli masyarakat yang kelas menengah bawah akan tersedot dengan redenominasi dan di sini, kita khawatirkan tingkat kemiskinan akan bertambah," timpalnya.
Dinilai Hanya Pengalihan Isu
Anthony bahkan menuding isu ini hanya manuver politik yang tidak jelas tujuannya.
“Kita di Indonesia ini kalau saya perhatikan banyak sekali sesuatu itu hanya untuk pengalihan-pengalihan (isu), ada sesuatu yang dilempar ke publik hanya untuk pengalihan,” kritiknya.
Tahapan Panjang, Tak Menguntungkan
Jika pun pemerintahan memaksakan kebijakan tersebut lanjut Anthony, maka prosesnya dipastikan memakan waktu sangat panjang.
Baca Juga: Purbaya: Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Sepenuhnya di Bawah Otoritas BI
“Seandainya redenominasi ini akan dijalankan, kita memerlukan mungkin paling sedikit 10 tahun lah, ada Undang-Undang lalu baru dilakukan,” jelasnya.
“Terus apa keuntungannya (redenominasi)? Saya tidak melihat ada keuntungannya gitu di dalam ekonomi. Saya tidak melihat substansi ini urgen untuk nilai ekonomi, ya," tambah Anthony.
Polemik semakin menguat ketika respons Bank Indonesia (BI) justru tidak sejalan dengan wacana pemerintah.
“Bank Indonesia sendiri kalau nggak salah juga mengatakan kalau ini (redenominasi) belum lah, masih jauh dan sebagainya. Jadi, seolah-olah BI justru menyangkal. Kasarnya jangan dibahas dulu karena ini masih jauh,” ujarnya menandaskan.***
Artikel Terkait
BI: Redenominasi Rupiah Pertimbangkan Waktu hingga Stabilitas Politik
Soal Redenominasi Rupiah, Gubernur BI: Kami Fokus Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya: Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Sepenuhnya di Bawah Otoritas BI
Gubernur BI Sebut Redenominasi Rupiah Butuh Waktu 6 Tahun, Ini Tahapannya
Redenominasi Rupiah: Tak Mendesak, Ekonom Soroti Risiko Harga Naik dan Daya Beli Masyarakat