Polemik Dana Pemda Rp234 T Mengendap di Bank, Ini Kata BI

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran membuat ekonomi daerah melambat dan pembangunan tersendat.

Purbaya menegaskan, persoalan bukan soal ketiadaan dana, tetapi lambatnya eksekusi. Hingga September 2025, total serapan anggaran seluruh provinsi baru mencapai 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun.

Menkeu Purbaya juga menyoroti belanja modal yang turun drastis menjadi Rp58,2 triliun, turun lebih dari 31 persen.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Vs Dedi Mulyadi Soal Dana APBD Mengendap, KDM Sambangi Kemendagri

Padahal, belanja modal berdampak langsung pada pembangunan dan pembukaan lapangan kerja. Sektor belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan, yang turut memperlambat perputaran ekonomi lokal.

Ultimatum Purbaya untuk Kepala Daerah

Purbaya menegaskan, pemda harus mempercepat realisasi anggaran terutama yang bersifat produktif dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

“Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uang bergerak, ekonomi ikut hidup,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dan integritas agar kepercayaan publik dan investor tetap terjaga.

Pemprov DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan Rp14,6 triliun, disusul Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Banjarbaru Rp5,1 triliun serta Jawa Barat Rp4,1 triliun.***