KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mulai berani menertibkan kebijakan atau keputusan yang pernah diambil pejabat lama, Sri Mulyani Indrawati.
Salah satunya adalah Menkeu Purbaya batalkan penggunaan lahan negara yang berlokasi di Lot 1 Sudirman Central Business District (SCBD). Sebelumnya lahan itu rencananya akan digunakan sebagai areal pembangunan Gedung Indonesia Financial Center (IFC) dan Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keputusan pembatalan itu diambil pasca-OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membatallan realisasi pembangunan gedung yang sudah digadang-gadang sejak 2019.
Baca Juga: Momen Pilot Uji TNI AU Pertama Kalinya Terbangkan Jet KF-21
“Karena OJK tidak jadi bangun, LPS tidak bisa bangun. Waktu itu kenapa? Kalau bangun kegedean, kan banyak yang kosong. LPS nggak boleh untung, dilarang menyewakan. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Waktu itu saya di LPS ya,” ungkap Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Oktober 2025.
Dengan adanya pembatalan ini, maka nota kesepahaman atau MoU antara Kemenkeu dan OJK yang diteken pada masa Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK ditegaskan tak berlaku lagi.
“Kan sudah dikembalikan ke saya, sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan,” tandas Purbaya.
Selanjutnya, sambung dia, lahan negara itu akan dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Kantor Pusat Bank Jakarta.
Ia menambahkan, skema kerja samanya tengah dibahas. Dengan proporsi manfaat yang akan dibagi antara pemerintah pusat, Bank Jakarta, dan Pemprov DKI.
“Sekarang DKI mengajukan kerja sama untuk bangun di situ, untuk bangunan Bank DKI. Ya kan 30 persen buat saya (Kemenkeu), 30 persen buat Bank DKI, 30 persen mungkin buat pemerintah. Saya tidak tahu ya. Menurut saya yang penting kan pembangunannya berjalan,” tambahnya.
Baca Juga: Kejagung Cecar Direktur PT Galva Technologies Soal Korupsi Laptop Cromebook Nadiem Dkk
Ia berharap proyek pembangunan di lahan Lot 1 SCBD bisa segera dimulai tahun ini juga supaya negara tersebut dapat termanfaatkan dengan optimal. ***
Artikel Terkait
Luhut Minta Anggaran MBG Tak Dipotong, Menkeu Purbaya Bergeming
Mahfud MD Angkat Topi untuk Purbaya: Keuangan Negara Aman, Tak Perlu Pajak Baru
Gebrakan Purbaya Gelontorkan Rp200 Triliun Hingga Reformasi Polri Dinilai Tak Atasi Lesunya Ekonomi
Survei ISC: Purbaya Terfavorit dengan 85 Persen Kepuasan! Dijuluki Juara Menteri Rakyat, Disusul Teddy Indra Wijaya
Menkeu Purbaya Sunat DBH DKI Jakarta Rp15 T: Fiskal Ketat tapi Pramono Legawa!