Subsidi Listrik Tembus Rp89 Triliun, Pemerintah Kembangkan PLTS sebagai Solusi Jangka Panjang

KONTEKS.CO.ID - Anggaran subsidi listrik yang diperkirakan akan membengkak hingga Rp89 triliun sepanjang tahun 2025 membuat pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan beban negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, solusi yang disiapkan berfokus pada penurunan biaya produksi listrik melalui energi terbarukan, bukan dengan menaikkan tarif listrik bagi masyarakat.

Realisasi subsidi listrik pada semester pertama tahun 2025 saja sudah mencapai Rp36,6 triliun.

Baca Juga: Alasan Prabowo Tak Beri Penjelasan Soal Reshuffle Kabinet, Teddy Gusnaidi: Menjaga Kehormatan Mantan Menteri

Menanggapi angka ini, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah secara serius mengkaji penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai jalan keluar.

Rencana ini, menurutnya, telah dibahas dalam rapat terbatas di Hambalang belum lama ini.

“Waktu itu dibicarakan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tapi kita lihat harganya masih agak terlalu tinggi,” ujar Purbaya dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 19 September 2025 lalu.

Baca Juga: Reset KPU, Koalisi Masyarakat Sipil: Sirekap Picu Kecurangan Pemilu!

Meski begitu, pemerintah saat ini sedang aktif mengembangkan dan mencari teknologi agar harga produksi listrik dari PLTS dan sumber energi terbarukan lainnya bisa menjadi lebih murah dan efisien.

Harapannya, langkah ini dapat mengecilkan, bahkan menghilangkan alokasi subsidi di masa depan.

Purbaya secara khusus menekankan bahwa pengurangan anggaran subsidi tidak akan berdampak pada kenaikan tarif bagi konsumen.

Baca Juga: Kalah saat Debut Bersama Lille, Verdonk Tetap Catat Statistik Impresif!

“Kalau subsidi berkurang bukan berarti naikin harganya, dicari sumber-sumber yang penghasil listrik yang pembiayaannya murah. Namanya usaha,” terangnya.

Untuk merealisasikan rencana ini, Kementerian Keuangan akan fokus pada aspek pembiayaan dan investasi awal, sementara perhitungan teknis dan estimasi penerapan akan diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).