Dorongan Pemerintah Ambil Alih 51 Persen Saham BCA, Benarkah Ada Rekayasa Akuisisi oleh Djarum Group?

Dukungan Ekonom UGM

Selain dari politisi, dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Sasmito Hadinegoro, ekonom Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), menyebut pemerintah punya hak penuh atas 51 persen saham BCA tanpa harus membayar.

“Pada Desember 2002, nilai saham BCA Rp117 triliun. Dalam catatan, BCA punya utang Rp60 triliun ke negara, yang diangsur Rp7 triliun setiap tahun. Proses akuisisi ini diduga sarat rekayasa,” ujar Sasmito.

Jejak Skandal BLBI dan BCA

BLBI sendiri merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Saat krisis moneter 1997–1998, pemerintah menggelontorkan dana talangan ratusan triliun rupiah untuk menyelamatkan perbankan.

Baca Juga: Dua Anak Harimau Bengal Lahir di Bandung Zoo, Satwa yang Terancam Punah

Namun, dalam praktiknya, sebagian besar dana itu justru disalahgunakan dan hingga kini belum sepenuhnya kembali ke kas negara.

BCA menjadi salah satu penerima dana BLBI. Namun, dalam perkembangan berikutnya, saham mayoritas bank itu jatuh ke tangan Djarum Group milik keluarga Hartono, yang kini dikenal sebagai konglomerat terbesar di Indonesia.

Dorongan agar pemerintah mengambil alih kembali saham mayoritas BCA tentu menimbulkan konsekuensi besar, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun politik.

Baca Juga: Ronald Tannur Terpidana Kasus Dini Sera dapat Remisi 4 Bulan di HUT RI ke 80, Publik Geram

Jika langkah ini ditempuh, pemerintah bukan hanya akan menambah kontrol atas sektor perbankan nasional, tetapi juga membuka kembali lembaran lama skandal BLBI yang hingga kini masih menyisakan luka dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Bagi sebagian pihak, pengambilalihan saham BCA bisa menjadi momentum memperbaiki keuangan negara. Namun bagi pihak lain, langkah ini bisa menimbulkan instabilitas di sektor keuangan jika tidak dikelola dengan hati-hati.***