RAPBN 2026: Seknas FITRA Soroti Program Besar Prabowo Tanpa Studi, Cuma Jadi Ajang Bancakan

KONTEKS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, pada Jumat 15 Agustus 2025 di hadapan para wakil rakyat.

Apa yang disampaikan Prabowo mendapat riuh tepuk tangan dari anggota DPR dan DPD RI. Tetapi tidak bagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaan (FITRA).

Melihat program-program rencana pembangunan apa yang akan pemerintah lakukan sepanjang tahun 2026 mengundang kririk pedas dari FITRA.

Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup Angkut 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Ke-80 RI di Jakarta  

“Belum mencerminkan kondisi dan realitas masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, Seknas FITRA menyampaikan sejumlah catatan penting atas Nota Keuangan dan RAPBN 2026,” kata Sekjen FITRA, Misbah Hasan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 18 Agustus 2025.

Misbah Hasan mengatakan, program-program yang dibuat langsung atau direktif presiden menyedot dana besar. Padahal program ini tanpa studi kelayakan, tanpa partisipasi publik, sehingga sangat berisiko diselewengkan.

Dia mencontohkan program ketahanan pangan yang menghabiskan anggaran hingga Rp164,6 triliun. Kemudian ketahanan energi Rp402,4 triliun, MBG (makan bergizi gratis) Rp335 triliun, pendidikan termasuk Sekolah Rakyat Rp757,8 triliun, dan kesehatan –termasuk Cek Kesehatan Gratis Rp244 triliun,” tuturnya.

Baca Juga: Lisa BLACKPINK Rilis MV 'Dream', Netizen Curiga Ceritanya Sindir Mantan Kekasih? 

Seknas FITRA juga menyoroti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya mencapai 80.000 koperasi. Koperasi ini akan berhutang ke bank anggota Himbara sekitar Rp400 triliun dan APBDesa menjadi pertaruhannya.

“Begitu juga program pertahanan semesta, tiga juga rumah, dan lainnya. Sebagian besar program-program itu bersifat top down dan tanpa background study yang memadai dan komperehensif. Program hanya berdampak sangat kecil bagi masyarakat,” kata Misbah.

Ia pun menyinggung studi yang dilakukan The Indonesian Institute (TII) mengenai program MBG. “Ditemukan potensi korupsi sistemik. “Mulai dari regulasi yang belum kuat, penunjukan mitra pelaksana Satuan Pelayananpemenuhan Gizi (SPPG) tidak terbuka, lemahnya koordinasi antar sektor, dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang tidak transparan. Sehingga anggaran MBG yang sangat besar hanya dijadikan ajang bancakan,” cetusnya.

Baca Juga: Shane Lukas Penganiaya David Ozora Dapat Remisi, Masa Hukuman Dipangkas 6 Bulan!

Misbah Kembali menegaskan, program-program direktif presiden menyedot dana sangat besar. Semuanya tanpa studi kelayakan, tanpa partisipasi publik, sehingga sangat riskan diselewengkan.

“Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem keterbukaaan informasi yang mudah diakses oleh publik. DPR RI, BPK dan organisasi masyarakat sipil juga perlu mengembangkan sistem pengawasan yang ketat,” katanya. ***