Dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, akhir pekan lalu, Sri Mulyani mencontohkan bahwa di banyak negara, pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya dibiayai dari anggaran pemerintah.
Proyek seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit bisa dikerjakan bersama sektor swasta melalui instrumen pembiayaan kreatif.
“Kalau menunggu APBD atau APBN, prosesnya bisa lama. Selama proyek bisa menghasilkan pendapatan, skema pembiayaan inovatif bisa dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga: Kata Istana Soal Pidato Prabowo Besok Sampaikan Kenaikan Gaji ASN
Pernyataan ini dinilai relevan di tengah protes warga terkait kenaikan PBB. Banyak pihak menilai, jika Pemda lebih kreatif dalam mencari sumber dana pembangunan, kebijakan pajak yang membebani masyarakat bisa diminimalkan.
Sri Mulyani juga menegaskan, Pemda yang ragu dapat berkonsultasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, atau aparat penegak hukum, selama langkah yang diambil memang untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan daerah.***
Artikel Terkait
Sri Mulyani Ungkap Proyeksi Pembayaran Bunga Utang RI Capai Rp552 Triliun, Lebih Besar dari 2024
Tugas dan Volume Naik, Sri Mulyani Ungkap Pegawai Kemenkeu Berkurang Nyaris 1.000 Orang
Sri Mulyani Suntik Rp16,6 Triliun ke Bulog, Stok Beras Nasional Tertinggi sejak 1969