Penyaluran LPG 3 Kg hingga Mei 2025 Capai 3,49 Juta Ton, ESDM Waspadai Penyalahgunaan Subsidi

“Distribusi masih banyak bolong. Yang berhak belum tentu dapat, yang tidak berhak justru menumpuk. Pemerintah harus transparan dan segera audit menyeluruh sistem MAP ini,” kata anggota Komisi XII dari Fraksi PKS, Nurhasanah Latif.

Senada, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, I Nyoman Sadra, meminta adanya penguatan sistem sanksi dan reward terhadap agen yang patuh maupun yang melanggar, agar reformasi subsidi energi tak hanya bersifat administratif tapi juga berdampak langsung ke publik.

Baca Juga: Preview Manchester City Vs Al Hilal: Duel Tim Tak terkalahkan di 16 Besar Piala Dunia Antarklub 2025

Pemerintah Diminta Awasi Lonjakan Musiman

DPR juga mewanti-wanti pemerintah agar memperkuat sistem distribusi menjelang musim kemarau panjang dan menjelang Idul Adha yang diprediksi akan meningkatkan konsumsi LPG secara signifikan.

“Ketersediaan stok dan distribusi harus dipastikan aman hingga ke pelosok. Jangan sampai masyarakat antre panjang hanya karena kelangkaan yang sebenarnya bisa diantisipasi,” kata Sadra.

Pemerintah sendiri menjanjikan akan meningkatkan transparansi penyaluran, serta melakukan sinkronisasi data NIK pengguna dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial untuk pemetaan yang lebih tepat sasaran. ***