Jumlah Pengangguran Baru Meroket, BPS Kirim Sinyal Indonesia Darurat

KONTEKS.CO.ID - Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu ditandai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan yang terjadi sejak awal 2025.

PHK tersebut mencetak lebih banyak angka pengangguran di Tanah Air. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan jumlah orang tak bekerja di Indonesia bertambah 83.450 orang pada Februari 2025 daripada periode yang sama di 2024.

Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan,  lonjakan angka pengangguran terjadi walaupun jumlah angkatan kerja dan pekerja meningkat juga.

Baca Juga: Kalahkan Thailand dan Vietnam, Terbaik di Asean Manufaktur Indonesia Masuk 12 Besar Dunia

"Angkatan kerja di bulan Februari 2025 tercatat 153,05 juta orang atau naik 3,67 juta dibandingkan Februari tahun lalu. Jumlah pekerja (juga) meningkat 3,59 juta, namun jumlah penganggur juga bertambah menjadi 7,28 juta orang," beber Amalia, dalam keterangan tertulis BPS, Senin 5 Mei 2025.

Lebih lanjut dikatakan, sebagian besar penduduk usia kerja yang terkena PHK dan kini masih belum bekerja berasal dari sektor industri serta perdagangan.

"Hal itu mengindikasikan sektor-sektor padat karya sedang mengalami tekanan berat," ucap Amalia.

Baca Juga: BAEKHYUN EXO Siap Hentak Jakarta! Tur Dunia Reverie Bakal Jadi Mimpi Nyata untuk EXO-L

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat fenomena gelombang PHK. Sampai bulan Februari 2025, Kemenaker mencatat paling sedikit 18.610 pekerja telah di-PHK perusahaannya.

Jumlah itu naik tajam ketimbang bulan Januari 2025 yang mencatat 3.325 pemecatan.

Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PHK terbanyak. Ini memperlihatkan imbas yang tak merata di antara wilayah, tapi tetap signifikan secara nasional.

Baca Juga: Modus Razia, Oknum Polisi Diduga Garap Siswi SMA di Kantor Satlantas Polresta Kupang

Keadaan ini menjadi alarm bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama pemangku kepentingan. Mereka harus segera merespons melalui upaya strategis, khususnya guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Sekaligus mendukung sektor mana saja yang terdampak. ***