Dagdigdug, Pemerintah Belum Juga Rilis Laporan APBN Kita Januari 2025: Pengamat Cemaskan Keuangan Negara

KONTEKS.CO.ID - Laporan APBN Kita periode Januari 2025 belum juga dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sampai sekarang.

Sebelumnya, Kemenkeu rajin setiap bulan melakukan perilisan laporan APBN Kita. Sedangkan saat ini APBN sudah memasuki bulan Maret 2025.

Apa itu laporan APBN Kita? Berdasarkan keterangan di situs resmi Kemenkeu, APBN Kita merupakan publikasi bulanan yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Ini sebagai wujud bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

Baca Juga: Sentil Jokowi? SBY Sebut Pemimpin Haus Kekuasaan Cenderung Nekat Ubah Konstitusi

Molornya perilisan APBN Kita Januari 2025 sempat awak media tanyakan kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro. Namun ia mengaku masih belum bisa memberikan jadwal pasti kapan laporan edisi Januari 2025 akan dipublikasikan.

"Kami masih atur jadwalnya karena agenda masih padat. Tunggu ya," jawabnya, melansir Minggu 9 Maret 2025.

Sementara itu, hal senada disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat ditanyakan pertanyaam yang sama.

Baca Juga: Kebakaran di Komdigi Terjadi di Ruang Mesin Penangkal Konten Judi Online

"Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjustment kita segera memberikan penjelasan ya," jelas Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 7 Maret 2025.

Pengamat Ekonomi Khawatirkan Kondisi APBN 2025

Dalam pandangan ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, molornya laporan memunculkan pertanyaan kondisi keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal pemerintah, dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Nur Hidayat beralasan, APBN menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang memperliharkan kebijakan fiskal pemerintah. "Ini menimbulkan tanda tanya besar. Sebab beberapa tahun terakhir, laporan APBN Kita hampir selalu dirilis tepat waktu. Ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan negara," kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Pantang Menyerah, Rehan dan Gloria Tantang Ganda Campuran Denmark di Final Orleans Masters 2025

"Jika sekadar faktor teknis yang menyebabkan keterlambatan, mengapa hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan laporan tersebut akan dipublikasikan?" tambahnya.

Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Ada dugaan kondisi penerimaan negara tak sesuai target pemerintah.

Sekadar mengingatkan, pada laporan APBN 2024, pendapatan negara dari sektor perpajakan dan nonpajak mendapat tekanan lantaran perlambatan ekonomi global. Ditambah melemahnya harga komoditas ekspor utama nasional, semisal batu bara dan minyak sawit.

Baca Juga: Dibuka Mulai Hari Ini, Waskita Gratiskan Jalan Tol Kutepa Seksi 2 Kuala Tanjung

"Kalau penerimaan negara turun signifikan, ini bisa menjadi alasan mengapa pemerintah menunda rilis data APBN. Publikasi laporan yang menunjukkan penurunan pendapatan bisa berdampak pada sentimen negatif di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor," katanya.

Ahmad juga menambahkan, keterlambatan ini bisa berdampak munculnya anggaran kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN. Padahal hal itu bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional.

Mengingat para investor, pelaku pasar sampai lembaga keuangan internasional menjadikan data fiskal yang pemerintah rilis sebagai bahan pertimbangan mereka menilai kondisi ekonomi suatu negara.

Baca Juga: Operasi Modifikasi Cuaca, 4 Ton Garam Disebar di Sukabumi Guna Redam Hujan di Jabodetabek

Dia khawatir, kalau laporan APBN Kita terus pemerintah tunda bisa membuat kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia terganggu. Imbasnya selanjutnya bisa memicu bergam dampak negatif.

Misalnya meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tak bisa mendapat kepastian terkait kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati untuk menginvestasikan uangnya.

"Aliran modal (bisa) keluar dan berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap USD. Efek jangka panjangnya, melemahnya rupiah bisa meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan," pungkasnya. ***