KONTEKS.CO.ID – Buntut tragedi Halloween Itaewon, Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min dimakzulkan selengkapnya dapat disimak di sini.
Buntut tragedi Halloween Itaewon, Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min dimakzulkan disebabkan beberapa faktor utama.
Lee Sang-min dimintai pertanggungjawaban oleh parlemen atas dugaan tanggapan ceroboh terhadap kerumunan massa Halloween yang menewaskan 159 orang.
Politisi Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan menteri dalam negeri Lee Sang-min atas tanggapannya terhadap pesta Halloween yang mematikan pada Oktober 2022, menyiapkan panggung baginya untuk menjadi anggota kabinet pertama yang dicopot oleh badan legislatif.
Seperti diketahui, sebanyak 159 orang tewas dan 196 luka-luka dalam insiden 29 Oktober 2022, ketika orang-orang yang bersuka ria membanjiri gang-gang sempit di distrik kehidupan malam Itaewon yang populer untuk menikmati perayaan Halloween bebas masker virus corona pertama dalam tiga tahun terakhir.
Mosi pemakzulan pada Rabu 8 Februari 2023 disahkan dengan margin 179 banding 109 yang diharapkan secara luas dalam pemungutan suara rahasia di kamar tunggal beranggotakan 300 orang, di mana oposisi utama Partai Demokrat memiliki mayoritas 169 kursi.
Adapun mosi pemakzulan tersebut membutuhkan dukungan dari setidaknya 150 anggota untuk disahkan.
Demokrat dan partai oposisi lainnya telah mendorong pengusiran menteri dalam negeri yang mendesaknya untuk bertanggung jawab atas tanggapan yang gagal terhadap himpitan tersebut.
"Saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan sidang pemakzulan Mahkamah Konstitusi sehingga Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan dapat dinormalisasi pada tanggal awal," beber sang menteri dalam sebuah pernyataan seperti dikutip BBC.
Pemakzulan menangguhkan Lee dari tugasnya dan Mahkamah Konstitusi negara itu memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan mencopotnya untuk selamanya atau mengembalikan jabatannya, sebuah proses yang bisa memakan waktu hingga enam bulan.
Wakil Menteri Han Chang-seob akan bertindak sebagai penjabat menteri sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan nasib Lee.
Presiden kecam politik parlementer yang 'memalukan'
Sementara itu, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang menganggap Lee sebagai sekutu utama, telah menolak permintaan oposisi agar dia memecat menteri dalam negeri, dan kantor serta partainya yang berkuasa mengecam Partai Demokrat karena menyalahgunakan kekuasaan mayoritas mereka untuk melanjutkan pemakzulan.
“Ini adalah penolakan demokrasi parlementer,” kata kantor Yoon dalam sebuah pernyataan setelah mosi pemakzulan disahkan. “Itu akan dicatat sebagai sejarah yang memalukan dalam politik parlementer.”
Pemakzulan Lee dilakukan berminggu-minggu setelah polisi mengumumkan bahwa mereka sedang mencari tuntutan pidana, termasuk pembunuhan tidak disengaja dan kelalaian, terhadap 23 pejabat, sekitar setengah dari mereka petugas penegak hukum, karena kurangnya langkah-langkah keamanan yang mereka katakan bertanggung jawab atas kerumunan massa di Itaewon.