Kasus ini juga menyoroti kebuntuan yang dihadapi Yoon di parlemen yang dikendalikan oleh lawan liberalnya dan dapat semakin mengintensifkan pertarungan politik partisan negara yang telah memicu perpecahan nasional.
Seorang pejabat kepresidenan mengatakan tidak ada bukti bahwa menteri tersebut telah melanggar konstitusi atau undang-undang apa pun.
'Bencana buatan manusia'
Lee menghadapi kritik besar tak lama setelah kerumunan massa pecah setelah dia bersikeras bahwa memiliki lebih banyak polisi dan personel darurat di lapangan tetap tidak akan mencegah tragedi di Itaewon, dalam apa yang dilihat sebagai upaya untuk menghindari pertanyaan tentang kurangnya tindakan pencegahan.
Meski mengantisipasi kerumunan lebih dari 100 ribu orang, polisi Seoul telah menugaskan 137 petugas ke Itaewon pada hari kejadian.
Para petugas itu berfokus pada pemantauan penggunaan narkotika dan kejahatan kekerasan, yang menurut para ahli menyisakan sedikit sumber daya untuk keselamatan pejalan kaki.
Beberapa ahli menyebut himpitan massa di Itaewon sebagai "bencana buatan manusia" yang dapat dicegah dengan langkah-langkah yang cukup sederhana, seperti mempekerjakan lebih banyak polisi dan pekerja publik untuk memantau titik-titik kemacetan, memberlakukan jalur pejalan kaki satu arah dan memblokir jalur sempit atau sementara. Hingga menutup stasiun kereta bawah tanah Itaewon untuk mencegah banyak orang bergerak ke arah yang sama.
Ketegangan memanas pekan ini antara pemerintah Seoul dan keluarga korban setelah mereka mendirikan tugu peringatan tanpa izin di depan balai kota. Pada Selasa 7 Februari 2023, pejabat kota mengatakan tugu peringatan itu melanggar aturan dan memerintahkan pemindahannya dalam seminggu.
Pada 2017, Presiden Park Geun-hye menjadi pemimpin terpilih pertama Korea Selatan yang dipecat dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulannya. Pengadilan menolak mosi pemakzulan pada tahun 2004 untuk Presiden Roh Moo-hyun.***
