KONTEKS.CO.ID - Ketegangan geopolitik di Amerika Latin meningkat tajam setelah Rusia menyatakan siap membantu Venezuela menghadapi kehadiran armada militer besar-besaran Amerika Serikat di perairan Karibia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, yang menegaskan komitmen Moskow untuk menegakkan perjanjian pertahanan strategis dengan Caracas di tengah eskalasi baru antara Washington dan pemerintahan Nicolás Maduro.
"Kremlin siap untuk sepenuhnya bertindak dalam kerangka kewajiban yang disepakati bersama dalam perjanjian ini dengan sahabat-sahabat Venezuela kami," kata Lavrov dalam pernyataan yang dilaporkan media pemerintah Rusia, mengutip Newsweek, Kamis, 13 November 2025.
Baca Juga: 10.000 Tentara Siaga di Karibia, Ini Kata Trump soal Santer Isu Amerika Bakal Serang Venezuela
Rusia dan Venezuela, yang sejak era Hugo Chávez menjalin hubungan erat di bidang militer dan ekonomi, kini kembali memperkuat aliansi strategis mereka.
Pabrik amunisi Kalashnikov resmi dibuka di Venezuela pada Juli lalu, sementara pesawat kargo Rusia yang dikenal kerap mengangkut peralatan pertahanan dilaporkan mendarat di Caracas bulan lalu.
Bayang Perang Dingin Baru di Karibia
Langkah Moskow datang di tengah unjuk kekuatan Amerika Serikat. Washington mengerahkan kapal induk USS Gerald R. Ford, kapal perang terbesar di dunia, bersama tiga kapal tempur lainnya di perairan dekat Venezuela.
Langkah itu disebut Gedung Putih sebagai bagian dari operasi pemberantasan narkoba dari Amerika Latin, namun sejumlah pengamat internasional menilai serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba itu ilegal menurut hukum internasional.
Kehadiran militer AS di wilayah tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Donald Trump tengah mencari jalan untuk menggulingkan Maduro. Caracas bereaksi keras dan menegaskan siap merespons setiap bentuk agresi.
"Venezuela siap menanggapi setiap serangan Amerika," tegas pemerintah dalam pernyataan resminya.
Lavrov menyebut perjanjian kemitraan strategis dengan Venezuela hampir berlaku penuh karena tengah menunggu tahap akhir ratifikasi oleh legislatif Rusia.
"Sekarang sudah pada tahap akhir ratifikasi. Ini menyatakan perlunya melanjutkan kerja sama keamanan kita, termasuk kerja sama militer-teknis," kata Lavrov kepada kantor berita Tass.