KONTEKS.CO.ID - AS dan sekutunya sedang mempertimbangkan sanksi baru terhadap Rusia atas kematian tokoh oposisi Alexei Navalny, termasuk tindakan Kremlin di Ukraina.

Namun muncul pertanyaan seberapa ekfektif sanksi dari Barat dan sekutu terhadap Rusia.

Pasalnya, sanksi-sanksi yang selama ini telah Barat jatuhkan seperti tak memberi banyak pengaruh untuk Rusia.

“Sebenarnya tidak ada ruang untuk memberikan sanksi tambahan yang besar terhadap Rusia, yang sudah menjadi salah satu negara yang paling banyak terkena sanksi di dunia," kata Kepala perusahaan konsultan Mayak Intelligence yang berbasis di London, Mark Galeotti.

Menurutnya, negara-negara Barat harus lebih fokus bekerja sama dengan sekutu Navalny dan membantu rakyat Rusia mendapatkan akses ke saluran informasi yang melawan propaganda Kremlin.

"Upaya-upaya tersebut sangat penting khususnya saat ini," katanya.

Bagi Galeotti, kematian Navalny merupakan langkah lain dalam transisi Vladimir Putin dari 'otoriterisme hibrida' menjadi 'despotisme brutal'.

[irp posts="241972" ]

Despotisme sendiri berarti sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang.

Mantan duta besar Inggris untuk Belarusia, Nigel Gould-Davies mengatakan, kematian Navalny menunjukkan kekejaman Putin. Dia juga dianggap menghina  opini Barat dan internasional.

"Putin memberikan tantangan kepada Barat. Menjelang 2 tahun invasinya ke Ukraina, Rusia kembali menguji tekad Barat,” kata Davies yang juga peneliti senior untuk Rusia dan Eurasia di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Londoni itu.

Gould-Davies menambahkan, kematian Navalny harus menjadi seruan peringatan bagi Partai Republik AS yang menentang bantuan untuk Ukraina di Kongres.

Kematian tokoh oposisi itu juga seharusnya mendorong sekutu NATO di Eropa untuk meningkatkan bantuan mereka ke Ukraina.

“Pada akhirnya hal ini tergantung pada pembelajaran yang negara-negara Barat bisa ambil,” katanya.***