• Senin, 22 Desember 2025

Partai Move Forward, Partai Idola Kaesang Pangarep: Menang Pemilu Thailand tapi Diganjal Mahkamah Konstitusi

Photo Author
- Rabu, 27 September 2023 | 14:33 WIB
Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, 43, yang menjadi Idola Kaesang Pangarep. Foto: nationthailand
Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, 43, yang menjadi Idola Kaesang Pangarep. Foto: nationthailand

KONTEKS.CO.ID - Profil Partai Move Forward (MFP) atau Partai Bergerak Maju ada dalam tulisan ini. Partai menjadi perhatian masyarakat setelah Kaesang Pangarep sebut dalam pidato keterpilihannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Kaesang Pangarep memuji Partai MFP karena berhasil memenangkan Pemilu Thailand. Padahal partai bermaterikan anak-anak muda. Ketua umumnya sendiri masih berusia 43 tahun.

Di bawah kendali Pita Limjaroenrat, MFP berhasil meraih kemenangan dalam Pemilu Thailand pada Mei 2023 lalu. Sayangnya, para legislator konservatif menggagalkan rencananya untuk mengambil alih kekuasaan.

Kini, ia telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai tersebut.

Ketua MFP tersebut saat ini terskors dari tugasnya sebagai anggota parlemen sambil menunggu keputusan pengadilan, apakah Pita melanggar UU Pemilu.

Keadaan ini melarangnya menjabat sebagai pemimpin oposisi di parlemen. Sebab berdasarkan aturan yang berlaku, orang yang memegang posisi tersebut haruslah seorang anggota parlemen.

Pita menulis di media sosial pada hari Jumat pekan lalu, bahwa ia memutuskan untuk mundur. Karena ia harus mematuhi perintah pengadilan sehingga partai dapat menunjuk anggota baru untuk mengambil peran yang ia sebut “sangat penting”.

“Pemimpin oposisi ibarat haluan kapal yang mengarahkan kinerja oposisi di Parlemen, melakukan checks and balances dalam pemerintahan. Dan mendorong agenda perubahan yang tidak ada dalam kebijakan pemerintah,” kata Pita, melansir Al Jazeera, Rabu 27 September 2023.

Pita mengatakan, partainya akan memilih pemimpin baru pada bulan ini. Ia juga menegaskan akan tetap terlibat di dalamnya, “tidak peduli perannya”.

Analis politik Thitinan Pongsudhirak, mengatakan, keputusan Pita, menyusul kinerja spektakulernya sebagai pemimpin, menunjukkan bahwa MFP adalah “yang sesungguhnya”.

“Ini bukan soal kepribadian, tapi soal reformasi kebijakan dan modernisasi Thailand,” katanya kepada kantor berita AFP, Rabu 27 September 2023.

Dengan mengundurkan diri, katanya, memungkinkan partai reformis yang terpimpin pemuda untuk melanjutkan dan menjalankan agendanya sebagai oposisi yang efektif.

Gagal Jadi PM Thailand


Ketika Pita sedang mencari dukungan parlemen pada bulan Juli untuk menjadi perdana menteri, Mahkamah Konstitusi menskorsnya dari kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Skor berlaku sambil menunggu keputusan apakah ia melanggar hukum dengan mencalonkan diri sambil memegang saham di media.

Terang benderang sebenarnya media tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Tuduhan ini pun ia bantah.

Sesuai Konstitusi Thailand, anggota parlemen dilarang memiliki saham media. Pelanggaran tersebut dapat dihukum hingga tiga tahun penjara dan denda hingga Rp26 juta.

Mahkamah Konstitusi belum menetapkan tanggal putusan atas kasus Pita. Pada akhir Agustus, ia mendapatkan perpanjangan waktu 30 hari untuk mempersiapkan pembelaannya.

Sekadar informasi, MFP memenangkan suara terbanyak pada pemilu 14 Mei lalu. Tapi Konstitusi Thailand yang terancang oleh rezim militer mengizinkan 250 anggota Senat yang tidak melalui proses pemilihan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara guna menunjuk perdana menteri.

Anggota Senat yang konservatif dua kali menggagalkan upaya MFP untuk membentuk pemerintahan. Sebab janji untuk merevisi undang-undang yang melindungi monarki Thailand dari kritik.

Partai Pheu Thai berada di urutan kedua dalam jajak pendapat, namun mengambil alih pembentukan pemerintahan setelah anggota konservatif dari majelis tinggi yang tidak melalui pemilihan menghalangi upaya MFP progresif yang terpimpin kaum muda untuk mendapatkan jabatan tertinggi bagi kandidat mereka.

Para legislator konservatif menentang MFP karena janjinya untuk merevisi undang-undang yang melindungi monarki Thailand dari kritik.

Pheu Thai kemudian dapat membentuk koalisi yang dapat terterima oleh para senator setelah merangkul partai-partai yang militer dukung. Salah satu kandidatnya, taipan properti Srettha Thavisin, terpilih sebagai perdana menteri pada akhir Agustus.

Profil Partai Move Forward


Partai ini terbentuk pada 2020 sebagai hasil transformasi dari Future Forward Party pimpinan Thanatorn Juangroongruangkit.

Mahkamah Konstitusi Thailand pada Februari 2020 membubarkan Future Forward Party. Alasannya, adanya pendapatan ilegal ke kas partai. Kemudian partai bertransformasi menjadi Partai Move Forward.

Membidik generasi muda yang haus perubahan, MFP berani mengancam sistem konservatif Thailand. Kampanye reformasi militer, ekonomi, desentralisasi kekuasaan, sampai reformasi monarki menjadi janji segar bagi para pemilih muda. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Iqbal Marsya

Tags

Terkini

X