KONTEKS.CO.ID – Langkah pemecatan Menteri Keuangan Kwarteng yang dilakukan Liz Truss selaku perdana menteri Inggris, rupanya tidak meredakan tekanan politik. Di internal partai konservatif sedang berupaya menjatuhkan Truss karena gejolak pasar keuangan. Jika ini terjadi, Inggris akan kembali menggelar pemilihan umum.
Ancaman internal ini bukan main main, setelah kepala komite Partai Konservatif Graham Brady menerima mosi tidak percaya dari 100 anggota parlemen Tory (sebutan untuk anggota partai Konservatif) kepada Liz Truss.
Sumber yang dirahasiakan tersebut mengatakan, ada dua pilihan yang disodorkan pada Brady: memberi tahu Truss bahwa "waktunya sudah habis" atau mengubah aturan partai agar dapat ajukan mosi tidak percaya langsung pada kepemimpinannya. Brady menolak dua opsi tersebut karena ia beranggapan Truss dan Menteri Keuangan yang baru, Jeremy Hunt, layak mendapatkan kesempatan untuk menetapkan strategi ekonomi yang bakal diumumkan pada 31 Oktober.
Tak hanya anggota Tory yang merasakan ketidak puasan, partai buruh yang merupakan oposisi juga merasakan hal yang sama.
Ekonomi Inggris semakin suram terlebih saat Goldman Sachs memproyeksi bakal datangnya resesi yang semakin dalam, ini mengingat momentum pertumbuhan yang lebih lemah, kondisi keuangan yang secara signifikan lebih ketat, dan pajak perusahaan yang lebih tinggi mulai April mendatang.
Bahkan Goldman kepada Bloomberg merevisi perkiraan output ekonomi Inggris 2023 menjadi kontraksi 1% dari perkiraan sebelumnya untuk penurunan output 0,4%. Sementara itu, inflasi inti terlihat di 3,1% pada akhir 2023, turun dari 3,3% sebelumnya.
Truss mengumumkan pemerintahannya akan melanjutkan kenaikan pajak perusahaan menjadi 25% tahun depan. Kebijakan tersebut kebalikan dari janji kampanyenya yang bakal memangkas pajak hingga 19%.
