KONTEKS.CO.ID - Gedung Putih telah merilis Strategi Keamanan Nasional pertama dari kepresidenan Joe Biden, menggantikan versi sementara yang diadopsi pada Maret 2021. Saat mempresentasikan dokumen tersebut pada hari Rabu 12 Oktober 2022, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menggambarkan “ dekade yang menentukan ”yang akan datang mewujudkan dua tantangan“ fundamental, yakni bersaing untuk membentuk masa depan tatanan internasional dan mengatasi tantangan transnasional seperti terorisme, perubahan iklim, dan pandemi.
Kebijakan tersebut mengkodifikasikan hubungan yang tegang saat ini antara AS, Rusia dan China dengan cara yang menurut para kritikus menyiapkan panggung untuk Perang Dingin baru.
Paper tersebut menyebutkan bahwa AS akan "bersaing secara efektif" dengan China, yang digambarkan sebagai "satu-satunya pesaing dengan niat dan, semakin, kemampuan untuk membentuk kembali tatanan internasional," tetapi akan membatasi interaksinya dengan Rusia untuk pembatasan yang membahayakan negara.
Namun demikian, dokumen tersebut berisi janji untuk melibatkan negara-negara dengan persyaratan mereka sendiri " daripada hanya " memandang dunia semata-mata melalui lensa kompetitif " - menjelaskan bahwa ini merujuk pada negara-negara "yang bersedia secara konstruktif mengatasi tantangan bersama dalam aturan- berdasarkan tatanan internasional.”
Dalam sambutannya kepada wartawan, Sullivan berusaha untuk membingkai ulang persaingan kekuatan besar yang semakin tegang, bersikeras, “kami tidak mencari persaingan untuk mengarah ke konfrontasi atau Perang Dingin baru, ” ujar Sullivan, sebagaimana dilaporkan Russia Today.
AS mengakui bahwa mereka telah "mendobrak garis pemisah antara kebijakan domestik dan luar negeri," membentuk otoritasnya sendiri untuk "membela tanah air kita, sekutu, mitra, dan kepentingan kita di luar negeri, dan nilai-nilai kita di seluruh dunia" menggantikan pemerintah lokal. Namun, kebijakan tersebut menekankan bahwa "aliansi dan kemitraan kami di seluruh dunia adalah aset strategis kami yang paling penting" dan berjanji untuk memperdalamnya dengan menyuntikkan "lebih banyak demokrasi" ke dalam hubungan luar negerinya.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah pidato awal bulan ini bahwa AS malah menindas negara-negara yang secara sinis mereka sebut sebagai sekutu dan tunduk dengan hukum tinju.
