KONTEKS.CO.ID - Konflik panjang antara masyarakat adat Batak dengan perusahaan pulp dan kertas PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali memanas.
Aksi unjuk rasa yang digelar warga pada 18 September lalu berakhir ricuh, setelah aparat kepolisian melakukan tindakan represif.
Peristiwa itu mendorong para pemimpin agama di Sumatra Utara untuk kembali mengangkat isu perampasan tanah adat ke parlemen.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat Revisi UU BUMN, Target Rampung Sebelum Sidang 2025–2026
Biarawan Kapusin di Medan bersama tokoh lintas agama turun langsung mendampingi warga Batak.
Pastor Walden Sitanggang dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Keuskupan Agung Medan datang ke lokasi aksi untuk melindungi warga.
“Saya tidak akan pernah meninggalkan mereka,” tegasnya di hadapan massa.
Baca Juga: Potensi Ekspor Daging AS ke Indonesia Mencapai Rp3,33 Triliun
Konflik antara masyarakat adat dan TPL telah berlangsung hampir empat dekade.
Perusahaan mengklaim ribuan hektare tanah adat di Tano Batak sebagai wilayah konsesi, mengubah hutan leluhur menjadi perkebunan eukaliptus.
Akibatnya, banyak warga kehilangan mata pencaharian, bahkan dikriminalisasi saat mempertahankan tanah mereka.
Baca Juga: Sebanyak 80 Persen Ekspor Indonesia ke Uni Eropa Bebas Tarif Mulai 2027
Para aktivis, tokoh gereja, dan LSM seperti KSPPM dan AMAN Tano Batak sebelumnya juga telah membawa persoalan ini ke DPR di Jakarta pada 9 September 2025.
Mereka menyampaikan laporan pelanggaran, kasus intimidasi, hingga tuntutan penghentian operasi TPL.