"Publik memiliki alasan kuat mempertanyakan integritas keputusan pemerintah," kata Yenni.
Proyek yang didorong secara tergesa-gesa atau ugal-ugalan di akhir tahun anggaran patut diduga dimanfaatkan sebagai celah korupsi.
"Memunculkan persepsi bahwa anggaran publik kembali dikelola secara tidak profesional dan tidak akuntabel," katanya.
Menurut Irvan, ini namanya keterbukaan informasi mengenai detail proyek semakin memperkuat dugaan bahwa proses perencanaannya tidak hanya serampangan.
"Tetapi mungkin disusun semata-mata untuk memenuhi agenda penghabisan anggaran, bukan menjawab kebutuhan masyarakat," kata dia.***
Artikel Terkait
LBH Medan Desak Polisi Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Rumah Hakim Khamozaro, Ketua Majelis Perkara Korupsi Proyek Jalan Sumut
LBH Medan Dukung Sikap Hakim Khamozaro Tak Akan Mundur Adili Perkara Jika Rumahnya Dibakar Terkait Kasus yang Disidangkan
Penggelontoran Rp5 Miliar Pemkot Medan untuk Renovasi Gedung Satreskrim Polrestabes Dinilai Tak Peka Skala Prioritas
FITRA Sumut: Rp5 Miliar untuk Gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Penyimpangan Janji Politik Wali Kota
FITRA Sumut: Polri Punya Anggaran Besar, Mengapa Biaya Renovasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan Ditanggung Pemkot?