Jejak Karier dan Biodata Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diduga Terjaring OTT Kejari

KONTEKS.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari Kota Bandung. Wakil Wali Kota, Erwin, dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen Kejari, Tumpal Sitompul, membenarkan kegiatan tersebut, namun detail kasus akan dijelaskan dalam konferensi pers resmi malam ini.

Berita ini langsung menjadi sorotan publik. Warga Bandung bereaksi beragam di media sosial.

Sebagian merasa terkejut dan kecewa, mengingat Erwin dikenal aktif di kegiatan sosial dan pemerintahan, sementara yang lain menilai langkah Kejari sebagai tindakan tegas dalam menjaga integritas pejabat publik.

Baca Juga: Rundown Konser BLACKPINK DEADLINE World Tour Jakarta 2025: Cek Jadwal,  Lokasi, Pintu Gerbang, dan Penjualan Merchandise

Kiprah Politik Erwin, Wakil Wali Kota Bandung

Erwin lahir di Bandung pada 18 Mei 1972. Ia memulai karier politiknya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat Ketua DPC PKB Kota Bandung selama tiga periode (2010–2025).

Selain aktif di partai, Erwin juga pernah duduk di DPRD Kota Bandung, menangani pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta menjadi anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Sebelum menjabat Wakil Wali Kota, Erwin aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.

Seperti Sekretaris Umum Garda Bangsa Jawa Barat (2017–2022) dan Bendahara IKA Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan (2016–2019). Ia juga menjabat Dewan Penasihat FKPPI Kota Bandung (2023–2028) serta Wakil Ketua HPN Jawa Barat.

Baca Juga: Wabup Pidie Jaya Minta Maaf Usai Pukul Kepala SPPG, BGN Tak Tinggal Diam

Erwin maju sebagai Calon Wakil Wali Kota mendampingi Muhammad Farhan pada Pilkada Kota Bandung.

Pasangan ini diusung oleh koalisi beberapa partai, termasuk NasDem, PKB, Partai Buruh, dan Partai Gelora, dengan semangat kolaboratif untuk pembangunan Bandung yang lebih modern dan transparan.

Kejari Bandung memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur dan asas praduga tak bersalah.***