Klarifikasi Unmul Soal Bom Molotov dan Simbol PKI: Gerakan Mahasiswa Damai, Bukan Anarkistis

KONTEKS.CO.ID - Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda memberikan klarifikasi usai ditemukannya puluhan bom molotov dan sejumlah simbol partai politik di kawasan kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Jalan Banggeris, Samarinda.

Salah satu simbol yang mencuri perhatian publik adalah lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pihak kampus menegaskan bahwa temuan tersebut tidak ada hubungannya dengan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung pada Senin, 1 September 2025.

Menurut Unmul, kegiatan mahasiswa tetap berjalan damai dan dalam koridor akademik.

Baca Juga: Reyhan alias Profesor R: Usianya Masih di Bawah Umur, Diduga Otak Bom Molotov, Koordinator Aksi Rusuh Demo Jakarta

Aksi Mahasiswa Unmul Dijamin Damai

Wakil Rektor III Unmul, Mohammad Bahzar, menegaskan bahwa pihak kampus sudah melakukan antisipasi jauh sebelum aksi digelar. Menurutnya, mahasiswa Unmul bergerak dalam ranah sosial dan humanis.

“Kami sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan Wakil Dekan III maupun BEM Unmul. Kesepakatannya, gerakan mahasiswa itu damai, tidak anarkistis,” ujar Bahzar, Selasa 2 September 2025.

Namun, Bahzar mengaku kaget dengan adanya bom molotov yang ditemukan di ruang himpunan mahasiswa Prodi Sejarah FKIP. “Itu di luar perkiraan kami. Temuan tersebut jelas mencederai perjuangan mahasiswa yang murni,” tambahnya.

Baca Juga: Profesor R alias RAP Bikin Tutorial Bom Molotov dan Janji Rp62.500 bagi Anak-Anak yang Ikut Aksi Demo DPR

Simbol Partai Politik Bukan Propaganda

Selain bom molotov, polisi juga menemukan sejumlah gambar menyerupai logo partai politik dari era Presiden Soekarno dan Soeharto, termasuk simbol PKI.

Menanggapi hal itu, Bahzar menegaskan bahwa gambar tersebut tidak terkait propaganda.

“Kami sudah konfirmasi ke prodinya. Itu murni bagian dari proses pembelajaran. Di ruangan Himpunan Mahasiswa Sejarah memang ada homebase untuk diskusi. Saat polisi datang, kebetulan mereka sedang melukis simbol partai-partai sejak dulu,” jelas Bahzar.

Ia berharap publik tidak salah paham dan tetap mendukung kebebasan akademik selama sesuai hukum.

Baca Juga: Sempat Dibilang Batal, Presiden Prabowo Tetap Terbang ke China atas Undangan Khusus Presiden Xi