Bupati Pati Didesak Warganya Mundur Secara Ksatria, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Singgung Soal Mekanisme

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi angkat suara terkait desakan agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.

Menurut Luthfi, tuntutan warga tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Ya, itu tanyakan ke sana (DPRD). Mekanismenya harus DPRD,” ujar Luthfi kepada wartawan (CKG) di Universitas Diponegoro, Rabu 13 Agustus 2025.

Baca Juga: Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025 Geger! Muncul Dugaan 2 Pemain Timnas Voli Putri Vietnam Ternyata Berkelamin Pria

Terkait demonstrasi warga, dia menyebut menyampaikan pendapat di muka umum meruoakan hak setiap warga negara.

Hal itu, kata dia, diatur dalam undang-undang, namun tidak bersifat absolut.

"Pertama, tidak boleh anarkis. Kedua, tidak boleh memaksa kehendak. Ketiga, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, dan keempat, harus sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Baca Juga: Demo Pati Ricuh, Polisi Tembak Water Cannon dan Gas Air Mata untuk Bubarkan Massa

Luthfi pun meminta agar Bupati Pati, Sadewo dan jajarannya dapat menyerap aspirasi warga dengan cara yang kondusif.

Dia lantas menekankan pentingnya situasi aman dan tertib dalam menjaga iklim investasi di daerah.

"Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi adalah situasi yang kondusif. Saya yakin kita mampu karena Jawa Tengah menjunjung tinggi nilai tepo sliro dan gotong royong,” katanya.

Baca Juga: Modal Tipis Film Animasi Merah Putih One for All: Tayang 14 Agustus, Cuma 16 Layar di Bioskop Indonesia

Diketahui, ribuan warga Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aksi ini dalam rangka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut agar Sudewo mengundurkan diri secara ksatria, atau bersiap digulingkan secara paksa.