Koperasi Desa Merah Putih di Tuban Dibongkar Sehari Setelah Diresmikan

KONTEKS.CO.ID – Hanya sehari setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, mendadak dibongkar.

Pembongkaran dilakukan oleh mitra pendukung utamanya, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), yang juga menarik seluruh barang dagangan dan mencopot papan nama bergambar Presiden.

Mitra Kecewa Tak Diakui Saat Peresmian

Direktur PT PPSD, Anas Al Khifni, menyatakan pihaknya menarik diri karena kontribusi besar mereka dalam mendirikan koperasi tidak disebutkan dalam acara peresmian.

Baca Juga: Budi Gunawan: Koperasi Desa Pilar Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi

Padahal, menurut Anas, PT PPSD telah mendukung penuh sejak tahap renovasi, pengisian stok, hingga pengelolaan koperasi.

“Kami mendampingi koperasi ini dari nol. Tapi saat diresmikan, nama kami sama sekali tidak disebut. Justru disebut pihak lain yang tidak terlibat,” katanya, Rabu 23 Juli 2025.

Ia menyayangkan pernyataan Ketua KDMP dan Kepala Desa Pucangan yang malah menyebut dukungan berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, padahal menurutnya tidak ada keterlibatan pihak tersebut.

Baca Juga: Toyota Mulai Produksi Kendaraan Listrik di Indonesia, Strategi Khusus Menyaingi China

Kontrak Diputus, Gerai Dibongkar

Kekecewaan itu membuat PT PPSD secara resmi memutus kontrak kerja sama yang telah diteken pada 31 Januari 2024.

Pemutusan ini dituangkan dalam surat bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025 yang dilayangkan kepada Kepala Desa Pucangan. Seluruh operasional gerai kemudian dihentikan dan fasilitas ditarik.

Menurut Anas, pihak Kepala Desa dan Ketua Koperasi telah memberikan klarifikasi secara pribadi bahwa mereka gugup saat memberikan sambutan sehingga tidak menyebut nama PT PPSD.

Baca Juga: Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian UMKM Ikut Tanamkan Jiwa Entrepreneur Sejak Dini

Namun, penjelasan itu dianggap tak memadai, terlebih karena mereka justru menyebut pihak lain yang tidak terlibat.

"Aneh saja, mereka malah menyebut BUMN. Padahal sejatinya tidak ada dukungan dari sana," ujarnya.