KONTEKS.CO.ID – Rencana partisipasi atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025 menuai polemik.
Kabar keterlibatan kontingen Israel tersebut dikonfirmasi langsung oleh Israel Gymnastics Federation (IGF) melalui pernyataannya belum lama ini.
Federasi itu memastikan atlet mereka akan hadir di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan yang digelar di bawah naungan Federation Internationale de Gymnastique (FIG).
Namun, kehadiran Israel di ajang olahraga internasional di Tanah Air dianggap sensitif dan berpotensi memicu polemik politik.
Sebab, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan selama ini dikenal sebagai negara yang paling vokal mendukung kemerdekaan Palestina, baik di forum regional maupun global.
Isu ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa Israel dapat memanfaatkan kejuaraan dunia di Jakarta sebagai ajang propaganda politik atau upaya normalisasi hubungan bilateral secara simbolik.
Sebagaimana diketahui, sikap Indonesia terhadap Israel sudah konsisten sejak masa Presiden Soekarno. Pada 1962, Indonesia pernah menolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games di Jakarta.
Bahkan, pada 2023, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah menolak timnas Israel tampil di turnamen tersebut.
Baca Juga: Tentara Israel Bajak Kapal Bantuan Rombongan The Global Sumud Flotilla Menuju Gaza
Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah dan penyelenggara untuk mempertimbangkan secara matang keikutsertaan Israel dalam event tersebut.
"Kehadiran delegasi Israel perlu disikapi dengan hati-hati mengingat posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Lalu dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Oktober 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa Komisi X DPR akan mengawal langkah pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Persatuan Senam Indonesia (Persani), agar seluruh proses penyelenggaraan tetap berada dalam koridor kebijakan luar negeri dan konstitusi Indonesia.