KONTEKS.CO.ID - Keberhasilan hilirisasi nikel Indonesia membawa manfaat ekonomi signifikan, tetapi juga menyimpan ketimpangan struktural jangka panjang.
China tetap memegang kendali utama atas pembiayaan, teknologi, dan pasar.
Elizabeth Frost, analis kebijakan di program Energy Security and Climate Resilience DSET, menyoroti bagaimana investasi China di sektor nikel Indonesia berkembang melalui skema pembiayaan bertahap yang terencana.
Baca Juga: Pemerintah Larang Alih Fungsi Sawah, Menteri Nusron: 554.000 Hektare Sawah Hilang dalam 5 Tahun
Pada fase awal, bank-bank kebijakan China mendanai infrastruktur dan perjanjian jangka panjang pembelian produk.
Setelah Belt and Road Initiative (BRI) diluncurkan pada 2013, pola investasi bergeser ke joint venture dengan mitra Indonesia.
“Dalam beberapa tahun terakhir, bank komersial milik negara China menggantikan peran bank kebijakan, menyalurkan pinjaman sindikasi untuk menyebar risiko dan memperluas proyek,” tulis Elizabeth Frost yang dimuat di portal Australian Strategic Policy Institute, Kamis, 29 Januari 2026.
Morowali Industrial Park menjadi contoh paling menonjol.
Kawasan ini berkembang dari produksi nickel pig iron untuk baja nirkarat menjadi pusat bahan baku baterai kendaraan listrik, bahkan hingga daur ulang material elektroda.
Model Morowali kemudian direplikasi di Weda Bay dan Pomalaa, mempercepat integrasi ekosistem kendaraan listrik yang didominasi perusahaan China.
Baca Juga: 18 RT di Jakarta Terendam Banjir Hingga Kamis Pagi, Ini Daftarnya
Dampaknya, sekitar 75 persen kapasitas pemurnian nikel Indonesia kini dikuasai investor China.
Di sisi Indonesia, kebijakan larangan ekspor bijih dan kewajiban hilirisasi memberi manfaat nyata.