KONTEKS.CO.ID - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025, menjadi panggung penting bagi daerah-daerah di Tanah Papua untuk menyuarakan tuntutan percepatan pembangunan yang lebih adil dan berpihak.
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, tampil lugas dengan membawa 24 usulan krusial yang menyentuh isu lingkungan, fiskal, pendidikan, energi, hingga konflik berkepanjangan di Papua.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dorongan percepatan pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berorientasi pada penguatan wilayah perbatasan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Baca Juga: Stop Impor BBM, Prabowo Pasang Target Ambisius: Dorong Papua Jadi Lumbung Energi Indonesia
“Oleh karena itu kami menyampaikan permohonan dukungan dan masukan kebijakan strategis kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap percepatan pembangunan yang di dalamnya termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang,” ujar Bupati Spei Yan Bidana.
Perhatian Pemerintah Punya Efek Strategis
Spei menegaskan, perhatian serius pemerintah pusat terhadap wilayahnya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki efek strategis bagi kepentingan nasional.
Menurutnya, Pegunungan Bintang merupakan kawasan kunci dalam konteks integrasi wilayah, stabilitas perbatasan, serta masa depan pembangunan Papua secara menyeluruh.
“Selain itu juga bagi penguatan integrasi wilayah secara nasional, stabilitas kawasan perbatasan, serta percepatan pembangunan Papua secara keseluruhan sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Spei memaparkan secara sistematis 24 poin usulan yang dinilai mendesak untuk dijadikan prioritas kebijakan nasional.
Usulan itu mencakup pembentukan regulasi khusus Papua sebagai kawasan biosfer dunia, percepatan perdagangan karbon, hingga pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan.
Baca Juga: Pemerintah Kebut Cetak Sawah di Papua, Target Swasembada Pangan Paling Telat 3 Tahun ke Depan
24 Poin Usulan Bupati Pegunungan Bintang
1. Pembentukan Undang-undang tentang Pembangunan Berkelanjutan lebih khusus di Pulau Papua, menempatkan Papua sebagai Kawasan biosfer dunia dan buffer zone ekologis global, mengingat Papua merupakan salah satu pusat biodiversitas dunia.
2. Percepatan regulasi perdagangan karbon (carbon trade) agar Papua dapat berkontribusi sebagai penyedia oksigen dunia serta menghasilkan penerimaan negara, daerah, dan manfaat langsung bagi masyarakat;