KONTEKS.CO.ID – Pengamat politik Arifki Chaniago menilai rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN pada 2026 memberikan keuntungan politik jelang 2029.
Arifki di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025, menyampaikan, selain memperkuat citra kepemimpinan nasional, langkah tersebut juga memosisikan Gibran sebagai figur simbolik penerus legacy Joko Widodo (Jokowi).
Keberadaan Gibran di IKN, lanjut dia, tak bisa dilepaskan dari makna simbolik Jokowi sebagai presiden yang menggagas dan memperjuangkan pemindahan ibu kota.
Baca Juga: Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Tidak Ada Kaitannya dengan Saya
“IKN adalah legacy terbesar Jokowi. Ketika Gibran berkantor di sana, publik akan membaca itu sebagai kesinambungan politik dan simbol regenerasi kekuasaan dari Jokowi ke generasi berikutnya,” ujar dia.
Ia menyampaikan, simbol penerus tersebut penting dalam politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh figur dan kesinambungan kepemimpinan.
Kehadiran Gibran di IKN akan memperkuat persepsi bahwa ia bukan sekadar wapres, tetapi bagian dari proyek besar keberlanjutan pemerintahan.
Baca Juga: Nadiem Makarim dan 25 Pihak Didakwa Perkaya Diri dalam Kasus Korupsi Chromebook
Selain aspek simbolik, direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menilai langkah berkantor di IKN juga memberi keuntungan elektoral yang lebih konkret, khususnya dalam memperluas basis dukungan di luar Pulau Jawa.
“Selama ini, politik nasional sangat Jawa-sentris. Dengan berkantor di IKN, Gibran punya peluang membangun kedekatan psikologis dan politik dengan wilayah non-Jawa, terutama Kalimantan, Indonesia Timur, dan daerah perbatasan,” katanya.
Baca Juga: RUPSLB Bank Mandiri Picu Tanda Tanya Soal Kredit Jumbo ke PT JMN
Ia menilai kehadiran rutin Wapres di IKN dapat membentuk kesan pemerataan kekuasaan dan perhatian negara terhadap kawasan luar Jawa, yang selama ini kerap merasa berada di pinggiran pusat pengambilan keputusan.
“Secara elektoral, ini penting. Pemilih di luar Jawa sering kali mencari figur nasional yang benar-benar hadir, bukan sekadar datang saat kampanye,” katanya.***