Adapun di Sumatra Barat, tim Kementerian PKP meninjau lokasi di Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan.
Dalam laporannya, Maruarar juga menyampaikan kesiapan pembangunan hunian tetap melalui berbagai skema, termasuk pemanfaatan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) serta dukungan industri nasional.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian yang didanai melalui skema non-APBN.
“Saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100 jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini,” terang dia.
Menutup laporannya, Ara meminta arahan Presiden Prabowo terkait koordinasi lintas kementerian agar pembangunan hunian dapat segera dimulai tanpa hambatan administratif. Ia menekankan pentingnya kejelasan status lahan, dukungan infrastruktur, serta sinkronisasi antarinstansi.
“Kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun,” tutupnya.***