KONTEKS.CO.ID - Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada Senin, 15 Desember 2025.
Agenda tersebut menjadi babak penting dalam penanganan perkara yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka.
Gelar perkara khusus itu dilaksanakan atas permohonan langsung dari pihak tersangka, yang menilai perlu adanya pendalaman ulang terkait dasar hukum penetapan status tersangka dalam kasus tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
“Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Budi.
Menurut Budi, gelar perkara ini tidak hanya melibatkan unsur internal kepolisian, tetapi juga pihak eksternal sebagai pengawas independen, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Sejumlah institusi yang diundang hadir antara lain Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hukum (Divkum), serta lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI.
“Hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus dan akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Dari internal ada Irwasum, Propam, Divkum, sementara dari eksternal ada Kompolnas dan Ombudsman,” jelasnya.
Sementara itu, dari pihak tersangka, kuasa hukum Roy Suryo Cs, Abdul Gafur Sangadji, menyatakan harapannya agar gelar perkara khusus tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi forum substantif untuk membuka fakta-fakta hukum secara menyeluruh.
Ia secara terbuka meminta penyidik menunjukkan ijazah asli Presiden Joko Widodo dalam forum gelar perkara tersebut.
“Kami berharap Polda Metro Jaya dan penyidik menjalankan gelar perkara ini secara profesional, berkualitas, dan transparan. Kami juga berharap ijazah Pak Joko Widodo dapat ditunjukkan saat gelar perkara sehingga semua pertanyaan dari tim kuasa hukum bisa dijawab secara jelas,” kata Abdul Gafur.