Ia menyinggung temuan lapangan yang menunjukkan banyaknya titik dapur yang tidak sesuai penetapan awal.
“Ada temuan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa? Ini jelas nggak benar, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti satu kecamatan di daerah yang sama yang sudah memiliki 16 ribu penerima manfaat dengan 6 SPPG, tetapi kemudian muncul 5 dapur baru yang disetujui dibangun.
“Kalau 16 ribu dibagi 11, nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat. Gimana tuh?” katanya, menegaskan BGN akan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga: Kontroversi 41 Dapur MBG Dikuasai Anak Wakil Ketua DPRD, BGN: Sudah Jalan, Masa Dihentikan
MBG Motor Ekonomi dan Penyerapan Kerja
Sejak awal, program MBG diklaim memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pernah menyampaikan bahwa MBG mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen, apabila implementasinya sesuai.
“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta,” ujar Arief Anshori Yusuf, ahli DEN, pada 19 Maret 2025 lalu.
“Lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang,” tambahnya.
Saat ini, cakupan MBG telah berkembang untuk menyasar kelompok rentan yang lebih luas; warga miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak putus sekolah, anak jalanan, hingga anak-anak pemulung.
Di tengah penyesuaian kuota dan pengetatan tata kelola, BGN menekankan bahwa keberlanjutan lapangan kerja lokal tetap menjadi prioritas utama.***