KONTEKS.CO.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan, pihaknya mengajukan praperadilan untuk meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) perintahkan KPK periksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution.
"Tujuan memohon kepada hakim untuk memaksa KPK untuk menuntaskan penanganan perkara dalam bentuk memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai saksi," ujarnya di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Boyamin menyampaikan, praperadilan MAKI Vs KPK di antaranya untuk paksa KPK hadirkan Bobby Nasution dalam persidangan terdakwa Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut.
"Saat ini, persidangan sedang berproses tahap awal pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Medan," ujarnya.
Ia menegaskan, KPK harus menghadirkan Bobby Nasution di persidangan karena tidak pernah diperiksa dalam penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut senilai Rp 231,8 miliar.
"Untuk sidang selanjutnya agenda pembuktian termasuk saksi, yang semestinya KPK hadirkan, saksi Gubernur Sumut Bobby Nasution," ujarnya.
Bukan hanya itu, MAKI juga meminta PN Jaksel memerintahkan KPK untuk menghadirkan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Muryanto Amin.
"Rektor USU Muryanto Amin harus dihadirkan dalam persidangan di PN Tipikor Medan," ujarnya.
Pasalnya, kata dia, Prof Muryanto Amin sudah dua kali mangkir panggilan pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus tersebut.
Baca Juga: KPK Tunggu Laporan Jaksa, Bobby Nasution Bisa Dipanggil Jadi Saksi Kasus Jalan Dinas PUPR Sumut
Berikutnya, MAKI meminta pengadilan memerintahkan KPK membawa uang Rp2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan kepada hakim.
"Sebagai penebusan kesalahan [KPK] karena tidak cantumkannya dalam surat dakwaan Topan Ginting," ujar Boyamin.***